Presiden Jokowi Minta Masyarakat Maluku Tanam Rempah-Rempah

JAKARTA, LELEMUKU.COM - Presiden Joko Widodo meminta masyarakat di Kepulauan Maluku pada khususnya dan Indonesia pada umumnya agar dapat menanan rempah-rempah sebagai komoditas utama yang dapat dijual hingga keluar negeri. 

"Sebagai negara rempah-rempah Indonesia ini. Entah di Maluku, Maluku Utara, atau daerah lain. Jangan lupakan itu. Jangan kehilangan konsentrasi kita," kata Presiden Jokowi saat memberikan sambutan pada peresmian pembukaan Asian Agriculture and Food Forum (ASAFF) tahun 2018, di Istana Negara, Kamis (28/6).

Lebih lanjut Presiden menganjurkan para petani untuk juga menanam rempah-rempah. Presiden mengingatkan bahwa alasan utama penjajah dulu datang ke Indonesia adalah karena rempah-rempah.

"Tanam juga rempah-rempah. Dulu kita dijajah karena terkenal rempah-rempah kita. VOC dulu ke sini karena itu. Tapi sekarang itu sudah lama kita lupakan. Tahun lalu saya minta ke Mentan untuk ini dikembalikan lagi," ujar dia dari rilis yang diterima Lelemuku.com.

Ia mengatakan jangan jadikan padi saja sebagai komoditas tanaman utama daerah, tapi juga  komoditas lain yang memiliki nilai tambah. Sehingga komoditas ekspor Indonesia semakin berkembang.

"Saya sudah sampaikan kepada Mentan, kita jangan konsentrasi kepada padi. Ada komoditas lain yang memiliki nilai tambah lain juga harus kita kembangkan," kata Presiden. 

Dikatakan salah komoditas lain yang potensial adalah kopi. Presiden berharap dapat dikembangkan jenis-jenis lainnya.

"Siapkan bibit yang baik untuk ditanam Kopi karena permintaan kopi di Indonesia 20-an persen, dunia juga mirip-mirip angkanya seperti itu. Ini kesempatan untuk kita karena permintaan naik. Kalau permintaan naik maka harga pasti juga baik," kata Kepala Negara.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden mengingatkan agar tidak melupakan aspek penelitian dan pengembangan (research and development). Terlebih mengingat anggaran yang dikeluarkan untuk riset ini di dalam APBN cukup besar yaitu Rp 26 triliun.

"Terakhir, saya setuju research and development yang kita sudah bertahun-tahun banyak melupakan ini. Kita sekarang 1 hektare masih berapa ton? 5,5 rata-rata nasional. Negara lain sudah 1 sampai 2 kali lipat yang kita miliki. Padahal anggaran riset sudah besar sekali, tidak hanya untuk petani, untuk lainnya. Rp26 triliun. Saya tanya jadinya apa? Nggak ada yang jawab. Itu yang akan kita benahi," pungkasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden mengatakan bahwa anggaran yang digelontorkan ke desa melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi harus diawasi agar tepat sasaran.

"Dana desa lompatannya besar sekali, sampai tahun ini, berarti 4 tahun, sudah digelontorkan Rp 187 triliun, (dengan rincian) Rp 20 triliun, Rp 47 triliun, Rp 60 triliun, Rp 60 triliun. Sudah, dihitung sendiri bener nggak Rp 187 triliun? Ini sebuah angka besar sekali, tapi petani harus bisa mengawasi ini digunakan untuk apa," ucap Presiden.

Presiden mencontohkan, satu desa bisa dapat dana hingga Rp 1 miliar. Penggunaan dana desa ini, lanjut Presiden, harus semuanya diawasi dan bisa tepat sasaran.

"Misalnya untuk infrastruktur, irigasi, dibuat jalan produksi di sawah. Misalnya jembatan yang akan mempercepat proses transportasi. Ke depan ini akan memberikan efek besar produksi di Indonesia," lanjutnya.

Tampak hadir dalam kesempatan tersebut, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto. (Albert Batlayeri)