Temui Presiden Jokowi, Bawaslu Bahas Pelanggaran Netralitas di Kepulauan Maluku
pada tanggal
26 Juli 2018
JAKARTA, LELEMUKU.COM - Laporkan hasil pengawasan Pilkada Serentak 2018 lalu, para Pemimpin Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dipimpin oleh ketuanya Abhan menemui Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (24/7) siang. Seperti dikutip dari rilis Sekretaris Kabinet (Setkab) RI, salah satu hal menjadi sorotan adalah beberapa pelanggaran netralitas selama pemilihan kepala daerah (pilkada) di Provinsi Maluku dan Maluku Utara.
“Yang ditekankan Presiden adalah (menjaga) netralitas TNI, Polri, ASN, dan juga penyelenggara. Dari Pilkada (Serentak 2018) ini kami memang melihat ada beberapa catatan soal netralitas dari oknum kepolisian, seperti misalnya kasus yang di Maluku. Kapolri sudah mengambil sikap tegas untuk mencopot (pelaku pelanggaran) dari jabatan Wakapolda,” kata Ketua Bawaslu mencontohkan.
Kepada Presiden Jokowi yang didampingi Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly dan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, Abhan menyatakan untuk pelanggaran netralitas yang dilakukan oleh anggota kepolisian di Maluku Utara, diungkapkan antara lain keberpihakan ataupun intervensi terhadap penyelenggara pemilihan.
“Seperti kasus Maluku Utara, saya kira juga melihat ini pilkadanya sudah damai, sudah selesai, tetapi masih ada riak-riak yang terlihat seperti ada intervensi-intervensi dari oknum-oknum polisi,” jelas dia.
Ia mengungkapkan, pada gelaran Pilkada Serentak 2018 ditemukan sebanyak 721 kasus pelanggaran netralitas yang dilakukan oleh ASN.
“Ini sudah kami rekomendasi kepada Komisi ASN, dan Komisi ASN juga sudah merekomendasikan kepada Pembina Kepegawaian Daerah untuk melakukan sanksi dan sudah dilakukan teguran dan sanksi-sanksi lainnya,” papar Abhan.
Diterangkan, guna menjaga netralitas ASN, TNI, dan Polri dalam menghadapi pemilhan legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres) mendatang, Abhan menjelaskan, Bawaslu berharap akan ada forum antara Bawaslu dan pemerintah untuk membahas upaya-upaya pencegahan pelanggaran netralitas ini.
“Presiden merespons dan akan membuat forum nanti agar kami bisa melakukan penekanan netralitas ASN, TNI, Polri,” kata Abhan. (Albert Batlayeri)