Papua Development Forum (PDF) Maknai 17 Tahun Perjalanan Otonomi Khusus

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Sebagai rangkaian Ulang Tahun Pelaksanaan Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua ke-17 tahun, Pemerintah Provinsi Papua menyelenggarakan sejumlah acara, baik peringatan hari Ulang Tahun Otonomi Khusus yang dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri pada 21 November 2018, seminar dalam bentuk Papua Development Forum (PDF) yang diselenggarakan pada 22 - 23 November 2018 dengan tema Pembangunan Papua dalam konteks Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

Pada acara tersebut Deputi V KSP diundang sebagai Chair dalam working dinner Donor Meeting bersama-sama dengan Siprianus Bate Soro (UNDP Indonesia), Noak Kapisa (Asisten II Pemerintah Provinsi Papua), Muhammad Musaad (Ketua Bappeda Papua), dan Theresia Ronny Andayani. Hadir dari KSP adalah Theofransus Litaay (Tenaga Ahli Utama Kedeputian V KSP) dan Agantaranansa Juanda (Tenaga Ahli Muda Kedeputian V KSP).

Adapun agenda acara Donor Meeting tersebut adalah Kesepahaman Bersama antara Pemda Papua dan Mitra Pembangunan dalam Mendukung Pembangunan Papua. Diikuti oleh peserta yaitu Gubernur Papua yang diwakili oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua, Kepala Bappeda Provinsi Papua, Direktur Otonomi Khusus Ditjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Kedeputian V Kantor Staf Presiden, Desk Papua Bappenas, dan berbagai lembaga mitra pembangunan baik lembaga donor maupun perwakilan kedutaan negara sahabat yang bekerjasama dengan Indonesia dalam pembangunan di Papua.

“Perhatian Presiden Jokowi terhadap pembangunan Papua telah dibuktikan selama ini melalui strategi pembangunan yang mengutamakan pendekatan kesejahteraan, pendekatan antropologis, dan pendekatan evaluatif yang berkelanjutan. Hal tersebut sejak tahun 2017 telah dituangkan kedalam Instruksi Presiden nomor 9 tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat,” kata Theofransus Litaay yang mewakili Deputi V KSP Jaleswari Pramodhawardani sebagai Chair Pertemuan Donor Meeting Papua Development Forum sebagai rangkaian acara Ulang Tahun Pelaksanaan Otonomi Khusus Papua ke-17 tahun tanggal 22 November 2018 di Jayapura.

Disampaikan oleh Litaay, perhatian Presiden Jokowi dibuktikan dengan kehadiran Inpres nomor 9 tahun 2017 yang pelaksanaannya diprioritaskan pada tema Kesehatan dan Pendidikan, Pengembangan Ekonomi Lokal, Tata Kelola Pemerinahan dan Hukum, Infrastruktur Dasar dan Digital.

“Pelaksanaannya dilakukan oleh 26 Kementerian dan lembaga. Pelaksanaan Inpres ini dipantau melalui kunjungan Bapak Presiden ke Papua maupun melalui Sistem Pemantauan Nasional (SISPAN) oleh KSP, Bappenas, dan BPKP,” katanya. Pelaksanaan pembangunan yang melibatkan lembaga mitra pembangunan menurut Litaay merupakan proses dua arah, timbal balik dan saling memperkaya pengetahuan pembangunan.

Sesuai dengan arahan Deputi V KSP , maka kepada lembaga mitra pembangunan, baik lembaga donor maupun kedutaan negara sahabat yang bekerjasama membangun Papua, direkomendasikan dua hal yaitu pertama, sesuai dengan Inpres No. 9 Tahun 2017 KSP menyarankan bagi donor untuk dapat memperkuat sektor-sektor yang menjadi fokus percepatan pembangunan Pemerintah, yakni kesehatan, pendidikan, ekonomi lokal, dan infrastruktur. Beberapa isu krusial pendidikan yaitu buta aksara, mutu guru, sekolah berpola asrama / sekolah berasrama, pengembangan mutu dosen PTN dan PTS, dll. Beberapa isu krusial kesehatan ialah potensi gizi buruk dan KLB, sanitasi, dll.

Kedua, sesuai dengan Inpres No. 9 Tahun 2017, KSP juga menyarankan bagi donor untuk berkontribusi pada sektor-sektor non konvensional yang berorientasi pada penguatan kapasitas sumber daya manusia (contoh: ekonomi kreatif, pendidikan non-formal, dan pendampingan distribusi pengetahuan teknis tentang peternakan/pertanian/perkebunan).

Dalam pembukaan acara Donor Meeting, Asisten II Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua Noak Kapisa mewakili Gubernur Papua Lukas Enembe menyampaikan, perjalanan otonomi khusus Papua sudah 17 tahun, banyak yang perlu dibahas dan dievaluasi. Otonomi khusus terkait dengan keberpihakan, pemberdayaan, perlindungan dan penghormatan terhadap orang asli Papua. Tahun 2021 adalah 20 tahun otonomi khusus Papua, perlu ada review terhadap kebutuhan dasar orang asli Papua.

“Pemerintah provinsi Papua mengedepankan pembangunan yang baik dan berkelanjutan secara lingkungan, berkeadilan, bermanfaat, transparan dan bertanggung jawab kepada masyarakat,” ungkapnya. Dilanjutkan oleh Kapisa, “Saat ini sedang disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2018-2023 yang didalamnya telah terkandung visi Papua 2100.”

Muhammad Musaad selaku Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua memaparkan, “Papua memiliki karakteristik geografis yang sangat bervariasi. Pemerintah provinsi Papua berkomitmen menjaga ketertutupan hutan sebesar 80 persen di Papua. Namun pada periode 2010-2018 ada peningkatan deforestrasi karena kewenangan perijinan yang sempat beralih dari provinsi kepada kabupaten yang kemudian tidak terkendali. Untunglah tahun 2018 kewenangan ini dikembalikan kepada provinsi yang bertekad melakukan peremajaan hutan di Papua.”theo3

Tantangan lainnya dalam pembangunan menurut Musaad adalah kemiskinan. Terdapat 27% keluarga prasejahtera di Provinsi Papua tahun 2017. Terjadi penurunan persentase penduduk miskin di provinsi Papua tahun 2013-2017. Wilayah adat dengan tingkat kemiskinan tertinggi adalah La Pago (pegunungan tengah) dan Mee Pago (wilayah selatan).”

Tingkat kesejahteraan perlu ditingkatkan melalui peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di Papua, yang walaupun meningkat namun masih terendah nasional, usaha dibutuhkan untuk mengangkat wilayah kabupaten-kabupaten yang masih tertinggal. Menurut Musaad memang terjadi penurunan tingkat kemiskinan tetapi masih cukup tinggi tingkat kemiskinan. Efeknya pada kesehatan dan pendidikan. Pembangunan pertanian perlu ditingkatkan karena potensinya sangat besar di Papua. Perekonomian wilayah adat Anim Ha, Saereri, La Pago, dan Mamta memiliki kontribusi sektor pertanian yang tinggi. Wilayah Anim Ha (antara lain Merauke, Mappi, Boven Digul) yang memiliki kontribusi sektor pertanian tinggi mengalami laju pertumbuhan yang relatif stabil dan tinggi dibandingkan dengan wilayah lain.

Tujuh isu strategis Papuatheo4Dalam paparannya Musaad menjelaskan tentang tujuh isu strategis kewilayahan Papua yang terdiri dari: 1) Percepatan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan Berbasis Komoditas Unggulan Lokal Melalui Pengembangan Kawasan Strategis di 5 Wilayah Adat; 2) Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah Melalui Pembangunan Infrastruktur yang memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan; 3) Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lingkungan; 4) Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Dasar, Pendidikan, dan Kesehatan; 5) Pelestarian Seni, Budaya & Penguatan Kelembagaan Adat; 6) Pengurangan Kesenjangan Wilayah & Urbanisasi; dan 7) Peningkatan Kesejahteraan di Kawasan Perbatasan.

Oleh sebab itu Musaad menyampaikan, “Lembaga donor perlu berkonsultasi dengan pemerintah daerah dalam menyusun rencana kegiatan di Papua sehingga program yang dilaksanakan memang sesuai kebutuhan lokal dan berlangsung di wilayah yang tepat.” Kepada pemerintah pusat, Musaad juga meminta dukungan agar tidak terjadi hambatan birokrasi yang memperlambat kerjasama dengan lembaga mitra pembangunan di Papua.

Lembaga mitra pembangunan yang hadir memberikan dukungan dan apresiasi positif terhadap berbagai program pembangunan yang dipaparkan dan menyampaikan komitmen mereka untuk berkoordinasi lebih lanjut dengan instansi terkait, termasuk dengan pemerintah provinsi Papua. (KSP)