Papua Konsisten Negoisasi Saham Freeport Sesuai Kesepakatan Awal

JAKARTA, LELEMUKU.COM - Gubernur Papua Lukas Enembe tetap pada pendiriannya agar negoisasi 10 persen saham PT. Freeport Indonesia (PTFI), wajib mengikuti proses kesepakatan awal dengan pemerintah pusat.

Hal demikian disampaikan Gubernur Lukas di Istana Negara, Jakarta, usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Jokowi, PT. Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) (Persero), serta sejumlah Kementerian/Lembaga terkait, Kamis (29/11).

Enembe pun mengapresiasi Presiden Jokowi  yang dalam pertemuan berkeinginan agar proses negosiasi saha, tak boleh ada “penumpang gelap” yang ikut masuk. Dengan demikian, proses negoisasi harus diselesaikan sesuai kesepakatan awal.

“Intinya Presiden Joko Widodo memberi target penyelesaian divestasi saham PT.Freeport Indonesia sebelum akhir desember tahun ini. Sehingga kita menyambut baik keputusan Presiden iu, terkait percepatan pelaksanaan divestasi saham PTFI”.

“Sebab selain memberikan target waktu penyelesaian, Presiden juga meminta dalam divestasi ini harus memperhatikan hak-hak Orang Asli Papua (OAP). Jangan sampai ada (orang atau kelompok) yang ikut memanfaatkan kesempatan atau istilahnya “papa minta saham”. Kata Presiden itu tidak boleh terjadi,” ucap dia.

Bupati Puncak, Willem Wandik dalam kesempatan itu mendukung sikap Gubernur Papua menolak proposal yang diajukan Inalum.

“Kami sangat mendukung tindakan Gubernur Papua. Freeport pun ada di dalam negara Indonesia, sejatinya harus tunduk pada aturan negara,” harapnya.

Tolak Dibodohi

Sebelumnya, Lukas Enembe menolak BUMD bentukan Inalum yang belakangan diketahui sudah dimiliki oleh PTFI. BUMD itu, menjadi salah satu poin yang ditolak Gubernur Papua Lukas Enembe, menanggapi beberapa keterangan yang termuat dalam proposal yang diajukan PT Inalum, terkait dengan divestasi 51 persen saham PTFI.

“Perusahan PT. Indocopper Investama  itukan sebelumnya dimiliki Aburizal Bakri yang kemudian dibeli oleh PT Freeport Indonesia. Sehingga jika Inalum menyodorkan proposal itu, maka sudah tak sesuai kesepakatan sebelumnya,” terang Enembe di Jakarta pada Kamis (23/11) lalu.

Pertemuan yang diharapkan menyepakati pembentukan BUMD yang bakal menangani 10 persen saham bagi Provinsi Papua dinilai tidak efektif, sebab BUMD yang diusulkan pemrprov diganti oleh Inalum.

“Bahkan Pemprov Papua kan sudah menyiapkan nama BUMD dan sudah diserahkan kepada Menteri Keuangan sejak beberapa waktu lalu. Tetapi, kesepakatan tersebut ternyata diganti dengan tiba-tiba oleh PT. Inalum. Dimana mereka datang dengan proposal yang disodorkan dengan nama perusahaan daerah PT. Indocopper Investama,” jelas Lukas.

“Makanya, saya dalam pertemuan itu sempat ribut dan keluar dari ruang rapat. Sebab saya berharap jangan membuat sejarah masa lalu yang tidak baik diulang kembali. Jangan bikin bodok (membodohi,red) kami orang Papua,” tegas Enembe.

Enembe Kembali menegaskan agar pembentukan perusahaan BUMD yang menangani masalah divestasi saham 10 persen bagi Papua, harus dibahas ulang. Sebab jika PT. Inalum keberatan, mestinya disampaikan jauh-jauh hari sebelumnnya. Ia masih memberi waktu bagi PT. Inalum untuk memperbaiki proposal tersebut, namun wajib berpijak pada kesepakatan sebelumnya.

10 Persen Untuk 4 Pihak

Sementara itu 10 saham PTFI untuk Papua dibagi empat penerima yakni Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua, Pemerintah Kabupaten Mimika, pemerintah kabupaten dan kota se Papua dan masyarakat Adat pemilik hak ulayat.

Dari 10 persen itu, presentase masing-masing berbeda yakni Pemprov Papua sebesar 32 persen, Kabupaten Mimika sebagai kabupaten penghasil 32 persen, 30 persen untuk kabupaten dan kota se Papua dan sisanya 6 persen untuk masyarakat adat.

“Dari saham 10 persen, nantinya 32 persen provinsi, 32 persen daerah penghasil dalam hal ini Kabupaten Mimika dan 30 persen kabupaten/kota di seluruh Papua dan sisanya kepada masyarakat adat. Itu yang akan kita atur,” jelas Enembe.

Gubernur Enembe mengatakan, pihaknya masih membicarakan komposisi 10 persen saham Freeport untuk Papua itu, apakah dari saham induk PT Freeport Indonesia atau 10 persen saham dari 51 persen saham yang dibeli PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) atau Inalum.

Jika saham itu merupakan saham induk Freeport, lanjutnya, maka Pemprov Papua membutuhkan tambahan anggaran sebesar USD 5 milliar.

“Jangan lagi Inalum mengatakan 10 persen dari 51 persen. Karena dengan demikian berarti kita kekurangan empat koma sekian persen. Tapi. itu nanti akan dibahas di Jayapura, sehingga pembagiannya kita bisa atur,” kata Enembe.

Sedangkan tarik ulur antara Pemprov dan Pemkab Mimika terkait Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan presentase saham PTFI untuk Papua, Gubernur Enembe mengaku BUMD Papua telah dibentuk dan sudah ada Peraturan Daerahnya (Perda). Sedangkan, untuk presentase bagi Pemkab Mimika dan lainnya akan dibicarakan bersama Pemkab Mimika selaku daerah penghasil. (DiskominfoPapua)