BI Akui Inflasi Maluku 2018 Terkendali dan Tepat Sasaran

AMBON, LELEMUKU.COM -  Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Maluku menilai inflasi Provinsi Maluku pada tahun 2018 terkendali dan berada pada sasaran inflasi.

Menurut Kepala KPw BI Maluku, Bambang Pramasudi, inflasi dari Indeks Harga Konsumen (IHK) Provinsi Maluku pada bulan Desember 2018 tercatat sebesar 1,14% month to month (mtm) dan secara keseluruhan tahun 2018 sebesar 3,35% year on year (yoy), berada pada sasaran target Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Maluku sebesar 4%±1% (yoy).

"Namun, inflasi Maluku 2018 sebesar 3,35%(yoy) tersebut lebih tinggi dibandingkan inflasi tahun 2017 yang sebesar 0,78% (yoy)," ungkap dia dalam rilis yang diterima Lelemuku.com pada Sabtu (5/1).

Meningkatnya inflasi Maluku 2018 disebabkan oleh inflasi kelompok transpor, komunikasi dan jasa keuangan yang sebesar 4,72% (mtm) atau 10,19% (yoy). Inflasi pada kelompok transpor, komunikasi dan jasa keuangan utamanya disebabkan oleh komoditas angkutan udara akibat sudah tidak beroperasinya beberapa rute penerbangan, dan berkurangnya frekuensi penerbangan dari beberapa Maskapai, yang menyebabkan harga tiket angkutan udara meningkat tajam.

"Kenaikan harga tiket angkutan udara juga disebabkan oleh tingginya permintaan menjelang musim liburan Natal dan Tahun Baru. Peningkatan tarif angkutan udara dalam 3 bulan terakhir, menjadi faktor utama pemicu inflasi di Maluku sampai dengan Desember 2018. Peningkatan inflasi juga terjadi pada kelompok sandang sebesar 0,16% (mtm) atau 6,16% (yoy), utamanya sandang wanita dan sandang anak. Kenaikan ini seiring dengan tingginya permintaan pakaian baru untuk perayaan Hari Natal," papar dia.

Namun, inflasi Maluku masih tertahan oleh kelompok bahan makanan yang mengalami inflasi sebesar 1,43% (mtm) atau deflasi 3,55% (yoy). Deflasi pada kelompok bahan makanan utamanya disebabkan oleh komoditas ikan segar dan beberapa jenis sayuran lainnya seiring dengan tercukupinya pasokan, terutama sayuran yang diproduksi lokal seperti ketimun, kangkung dan nangka muda.

"Selain itu, harga beras di Maluku masih stabil seiring konsistensi Bulog Divre Maluku-Maluku Utara dalam melakukan Operasi Pasar Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Bulog juga telah memastikan pasokan beras di wilayah Maluku setara dengan 3 bulan konsumsi," ungkap Bambang.

Dikatakan guna menjaga agar inflasi Maluku tetap terkendali, TPID Maluku telah melakukan beberapa upaya pengendalian inflasi. Menjelang Natal, TPID Maluku dan Dinas Perhubungan Maluku telah melakukan koordinasi melalui pertemuan langsung dan melalui surat kepada maskapai penerbangan dalam upaya pengendalian harga tiket angkutan udara antara lain koordinasi untuk penambahan frekuensi penerbangan.

"Namun, berdasarkan informasi dari pihak maskapai, pengurangan frekuensi penerbangan tersebut dilakukan atas dasar peningkatan utilisasi pesawat dan profitabilas maskapai dengan memaksimalkan ke rute yang lebih padat penumpang seperti Jakarta - Denpasar. Pengurangan frekuensi juga disebabkan oleh parkirnya beberapa pesawat jenis Boeing Max-8 dalam rangka pelaksanaan audit," papar dia

Selanjutnya, TPID Maluku telah bersinergi bersama Satgas Pangan dan Kementerian Dalam Negeri melakukan sidak harga dan ketersediaan pasokan bahan pokok di pasar tradisional, swalayan dan distributor. Selain itu, untuk menjaga stabilitas harga, Dinas Perindustrian dan Perdagangan telah menyelenggarakan pasar murah bahan pokok, dan Dinas Kelautan & Perikanan menyelenggarakan pasar murah ikan segar. Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ambon juga sedang mengupayakan persetujuan Rancangan Perda terkait budidaya ikan kepada DPRD. Tujuannya adalah untuk menambah pasokan ikan segar di saat musim paceklik ikan karena cuaca yg kurang kondusif, serta untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan.

"Inflasi Provinsi Maluku pada tahun 2019 diperkirakan dan akan terus diupayakan pada level yang rendah dan stabil serta berada pada sasaran inflasi sebesar 4,0%±1% (yoy). Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku senantiasa berkoordinasi dan bersinergi dengan Pemprov Maluku dan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Maluku, TPID Provinsi Maluku, TPID Kota/Kabupaten se Maluku, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Satgas Pangan dan pihak terkait lainnya untuk melaksanakan program dan strategi pengendalian inflasi di Maluku," jelas dia. (Laura Sobuber)