6 Poin Kesepakatan Anwar Ibrahim dan Jokowi

BOGOR, LELEMUKU.COM - Anwar Ibrahim untuk pertama kali mendarat di Jakarta pada Minggu, 8 Januari 2023, dalam status sebagai Perdana Menteri Malaysia. Anwar adalah Perdana Menteri Malaysia ke-10 yang dilantik pada akhir November 2022 lalu.

Kedatangan Anwar ini bukan sekadar untuk anjang-sana, namun membawa misi meningkatkan hubungan kerja sama Indonesia dan Malaysia yang bertetangga secara geografis. Pada 2021, Indonesia adalah mitra dagang global terbesar ke-7 Malaysia dan ke-3 di ASEAN dengan nilai perdagangan RM95,31 miliar atau sekitar Rp337,806 triliun.

Untuk periode Januari-November 2022, Indonesia merupakan mitra dagang terbesar ke-6 Malaysia secara global, dan mitra dagang terbesar ke-2 di ASEAN dengan total perdagangan meningkat sebesar 41,7 persen senilai RM120,26 miliar atau sekitar Rp427.442 triliun

Berikut kesepakatan yang dibuat dalam pertemuan Anwar dengan Presiden RI Joko Widodo, 9 Januari 2023.

1.Total ada sembilan nota kesepahaman (MOU) dan penyerahan 11 letter of interest (LOI) antara pelaku industry Malaysia dan perusahaan Indonesia di Jakarta pada Minggu malam, 8 Januari 2023, dengan potensi nilai RM1.66 miliar atau setara Rp4,11 triliun.

Kesepakatan tersebut mencakup kerja sama yang erat di berbagai sektor seperti manufaktur, energi terbarukan, pengembangan farmasi dan properti. Upacara penandatanganan 11 LOI melibatkan sepuluh perusahaan Malaysia teratas, antara lain Berjaya Corporation, Tenaga Nasional, Pharmaniaga, Alliance MEP (Sarawak), Boustead Properties dan Carsome.

2.Kerja sama dibidang ekonomi, di antaranya potensi investasi Malaysia di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Malaysia merasa punya kepentingan untuk memajukan wilayah mereka di Pulau Kalimantan, yaitu Sarawak dan Sabah.

"Kedekatannya dan kepentingan ekonomi wilayah yang sangat bermakna. Rekan-rekan saya di Sarawak dan Sabah memuji inisiatif ini," kata Anwar dalam keterangan pers usai pertemuan dengan Jokowi, di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin, 9 Januari 2022.

Menurut Anwar, proyek IKN merupakan inisiatif besar dari Indonesia, yang dinilai akan ikut berdampak pada Sarawak dan Sabah. Oleh sebab itu, Malaysia ingin mengambil pendekatan yang positif atas proyek tersebut.

"Mencari jalan supaya pertumbuhan Ibu Kota Negara Nusantara itu akan juga memberi manfaat kepada wilayah, yang termasuk Sarawak dan Sabah," ujarnya.

3.Dukungan terhadap penguatan sistem perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI/TKI).

Anwar tak mau hubungan Indonesia-Malaysia rusak karena masalah PMI. Dengan begitu, pihaknya akan menghindari isu-isu yang bisa merenggangkan dan meretakkan hubungan kedua negara.

Anwar menekankan, permasalahan PMI ini bukan hanya permasalahan masyarakat, namun juga pemerintah.

Komnas HAM, dalam keterangan pers peringatan Hari Pekerja Migran Internasional pada 18 Desember 2022, menyebut Malaysia sebagai negara yang paling banyak diadukan ihwal permasalahan PMI. Lembaga hak asasi manusia itu meminta pemerintah memperhatikan perlindungan pekerja migran.

"Banyak di antara para pekerja migran ini yang kemudian terjebak dalam tempat penampungan sementara. Mereka tidak dapat pulang ke Indonesia, banyak pabrik dan sektor-sektor swasta lainnya harus tutup, banyak yang tidak mendapatkan gaji, tidak dapat hari libur karena kebijakan pembatasan mobilitas," kata Koordinator Subkomisi Pemajuan Hak Asasi Manusia dari Komnas HAM RI Anis Hidayah kepada Tempo, Senin, 19 Desember 2022

Presiden Jokowi saat menjamu Anwar mengingatkan supaya sistem satu kanal untuk perekrutan PMI bisa dijalankan oleh kedua belah pihak. Kepala negara juga mengulangi permintaannya mengenai pentingnya pembangunan community Learning Center di Semenanjung untuk memenuhi hak pendidikan anak-anak pekerja migran Indonesia.

Anwar setuju bahwa perlu ada upaya menyeluruh dalam menyelesaikan masalah pekerja migran tersebut. Dia juga mendukung ada digitalisasi untuk menyederhanakan proses birokrasi

4.Setuju untuk menyelesaikan dialog sengketa perbatasan negara.

Anwar dan Jokowi sepakat untuk memastikan kesepakatan terkait perbatasan darat Sebatik dan Sinapad Sesai, serta perbatasan laut di Laut Sulawesi dan Selat Malaka.

Sebelumnya, saat menjamu Menteri Luar Negeri Malaysia Zambry Abdul Kadir akhir bulan lalu, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mencatatkan, negosiasi batas maritim telah mulai berlangsung sejak 2005. Oleh karena itu, kata Retno, penting untuk mempercepat penyelesaian negosiasinya. Sementara penyelesaian demarkasi Segmen Sebatik dan Sinapad-Sesai akan terus diupayakan.

5. Sepakat bekerja sama memerangi diskriminasi terhadap minyak sawit. Indonesia dan Malaysia merupakan produsen terbesar komoditas kepala sawit.

Kedua negara sepakat memperkuat kerja sama melalui Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) untuk meningkatkan pasar minyak kelapa sawit dan memerangi diskriminasi terhadap kelapa sawit. Uni Eropa sebelumnya sudah berencana untuk menghapus bahan bakar berbasis minyak sawit secara bertahap pada 2030 karena dianggap terkait dengan deforestasi.

6. Sepakat mendukung mekanisme ASEAN dalam penyelesaian konflik dan menyerukan junta militer segera menghentikan kekerasan.(Tempo)