Pengadilan Pemilihan Federal Brasil (TSE) Larang Jair Bolsonaro Pegang Jabatan Publik hingga 2030

BRASILIA, LELEMUKU.COM - Pengadilan pemilihan federal Brasil (TSE) melarang bekas Presiden Brasil Jair Bolsonaro memegang jabatan publik hingga 2030 akibat perilakunya selama pemilihan umum tahun lalu. Karir politikus nasionalis sayap kanan itu pun terancam berantakan.

Lima dari tujuh hakim memilih menghukum Bolsonaro, 68 tahun, karena ia dianggap melakukan praktik penyalahgunaan media dan kekuasaan terkait tindakannya pada Juli 2022 atau menjelang pemilihan. Saat itu ia memanggil duta besar untuk melampiaskan klaim tidak berdasar tentang sistem pemungutan suara elektronik di Brasil.

Keputusan para hakim di TSE ini, menandai pembalikan keadaan yang signifikan bagi Bolsonaro. Tokoh populis itu, sempat berapi-api saat kalah tipis dari saingan sayap kiri Luiz Inacio Lula da Silva dalam pemilihan Oktober 2022.

Banyak warga Brasil menyalahkan Bolsonaro karena menciptakan gerakan nasional untuk membatalkan hasil pemilu, yang puncaknya lewat invasi pada 8 Januari 2023, di mana gedung-gedung pemerintah di Brasilia digruduk oleh ribuan pendukung Bolsonaro.

Putusan pengadilan pemilu kemungkinan besar akan mempengaruhi politik Brasil. Di antaranya berpotensi menyingkirkan musuh utama Bolsonaro dalam Pemilu 2026 yakni Lula da Silva, dan membuka ruang di antara persaingan di sayap kanan Brasil.

Pendapat mayoritas dalam persidangan ditulis oleh Hakim Benedito Goncalves. Ia meyakini Bolsonaro menggunakan pertemuan dengan para duta besar untuk "menyebarkan keraguan dan memicu teori konspirasi." Dua hakim berhaluan konservatif berbeda pendapat.

Hakim Alexandre de Moraes – musuh lama Bolsonaro yang saat ini memimpin TSE, bergabung dengan suara mayoritas. Ia menyebut Bolsonaro telah menyebarkan rantai kebohongan dan berita palsu dalam pidatonya yang "radikal" kepada para duta besar.

"Beberapa pesan penting datang dari persidangan TSE: berbohong bukanlah alat yang sah untuk menjalankan fungsi publik dan politik tidak diatur oleh hukum rimba. Demokrasi telah mengatasi ujian stres terberatnya dalam beberapa dekade," kata Menteri Kehakiman Brasil Flavio Dino.

Bolsonaro membantah melakukan kesalahan. Pengacaranya berjanji untuk mengajukan banding ke Mahkamah Agung, walau ada keraguan itu dapat berhasil.

Pada Jumat, 30 Juni 2023, Bolsonaro menggambarkan putusan itu sebagai "tikaman dari belakang". Dia menegaskan akan terus bekerja untuk memajukan politik sayap kanan di Brasil. Namun, keputusan TSE bukanlah akhir dari masalah Bolsonaro. Dia masih menghadapi banyak penyelidikan kriminal yang masih bisa membawanya ke balik jeruji besi.

Walau Bolsonaro mendapat hukuman, pengamat di Arko Advice meyakini mantan presiden itu masih menikmati banyak pengaruh penting di politik Brasil sebab belum ada kekuatan alternatif di kanan. Ia disebut masih berpotensi kuat jadi musuh utama Lula. (Tempo)