Pengendalian Penduduk di Provinsi Maluku Cukup Signifikan

AMBON, LELEMUKU.C0M - Pengendalian Penduduk di Provinsi Maluku tidak dilihat dari sisi kuantitasnya saja namun juga kualitasnya. Dari sisi pengendalian kuantitas capaiannya cukup signifikan, susuai target yang diberikan oleh BKKBN Pusat kepada Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku.

Provinsi Maluku masuk urutan ketujuh pencapaian program Kependudukan KB dan Pemberdayaan Keluarga (KKBPK). Capaian ini terjadi atas dukungan dan kerja sama semua stakeholder,"kata Kepala Bidang Pengendalian Penduduk (Daduk) Perwakilan BKKBN Promal John Sesa, SE. MM di Ambon, Jumat (29/9/2017).

Menurutnya, untuk mengukur kualitas penduduk atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di suatu wilayah, maka tiga hal yang perlu dilihat yaitu pendidikan, kesehatn dan daya beli (kesejahteraan).

Khusus bidang Pengedalian Penduduk Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku, memberikan perhatian lebih banyak pada masalah pendidikan baik melalui jalur formal maupun non formal.

"Soal mengendalikan penduduk, bidang Daduk sudah melakukan sosialisasi tentang Kependudukan dan KB kepada Guru SMK/SMA di Kota Ambon dan Kabupaten Maluku Tengah Pulau Ambon,"ucapnya.

Bahkan sosialisasinya sudah sampai ke tingkat yang paling bawah yaitu dalam bentuk memberikan modul, komik, tentang Kependudukan dan KB kepada siswa sekolah dasar (SD) dan PAUD.

Tujuannya agar siswa mulai memahami masalah Kependudukan dan KB. Bidang Pengendalian Penduduk lebih fokus pada merubah mindset orang, untuk meningkatkan kualitas hidupnya.

Termasuk juga bekerja sama dengan Fapsedu dan Kualisi Kependudukan dan kini sudah terbentuk juga Kualisi Muda Kependudukan (KMK).

Dikatakan, KMK bertugas untuk memberikan pemahaman kepada generasi muda di Maluku soal penduduk dan kependudukan. Pendududk adalah orang yang menempati suatu tempat dalam jangka waktu tertentu minimal 6 bulan. Sementara kependudukan adalah segala hal ikhwal yang menyangkut penduduk.

Secara kasat mata, sudah banyak orang yang menyadari tentang pentingnya peningkatan kualitas. Di sekolah mulai di bentuk Sekolah Siaga Kependudukn (SSK) dan di Perguruan Tinggi di bentuk KKN Tematik.

Kini pihaknya sedang menjejaki kerjasama dengan Dinas Pendidikan kabupaten/kota se-Maluku agar Modul Kependudukan dan KB bisa diajarkan di sekolah-sekolah. (Tribun, Maluku.com)