Abdul Gani Kasuba Dinilai Tidak Paham Visi Misi pada Uji Kelayakan di Partai Gerindra

TERNATE, LELEMUKU.COM - Akademisi Universitas Khairun Ternate, DR. Mukhtar Adam menilai, calon gubernur petahana, Abdul Gani Kasuba (AGK) tak memahami dokumen visi misi yang disampaikan saat mengikuti fit and properties atau uji kelayakan dan kepatutan di partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Senin (2/10).

Mukhtar menduga, visi misi yang dipresentasikan AGK tidak dipahami. Sebab dalam dokumen terdapat pembangunan dalam konteks sumber daya alam (SDA), malah AGK menanggapi dalam konteks sumber daya manusia (SDM).

Staf pengajar fakultas Ekonomi Unkhair ini melihat, bahwa antara SDA dan SDM adalah dua hal yang berbeda dari perspektif dokumen dan jawaban AGK. Mukhtar mengatakan, kemungkinan orang yang menyusun visi misi juga tidak memahami isi pikiran AGK. “Atau AGK yang tidak konsisten dan antara dokumen dan jawaban yang berikan,” katanya.

Ota—panggilan Mukhtar Adam menduga, orang yang menulis visi misi tidak mewawancarai AGK secara mendalam. “Ini jelas, AGK lebih condong pada SDM, tidak sesuai dengan dokumen visi misi, karena lebih mengarah pada SDA,” ujarnya. Mohtar menyarankan, AGK sebagai incumbant  harus  memiliki kelonggaran untuk mengakses data-data,  lebih memahami dinamika pembangunan dan pemerintahan, sehingga  AGK bisa menjawab tantangan saat ini.

“Kalau AGK tidak memahami, tentu jawaban yang disampaikannya  terkait dengan masalah-masalah Malut, harus lebih pada masalah aktual. Bukan  menjawab masalah ilusinasi pembangunan yang sulit,” tandasnya.

Terpisah, staf Pengajar Ilmu Komunikasi Universitas Muhamaddiyah Maluku Utara, Helmi Alhadar menyesalkan,  saat mengikuti fit and propertees di partai Gerindra, AGK mengikut sertakan PNS. Menurutnya,  PNS sebagai pelayan masyarakat harus bersikap netral, dan tidak ikut mendampingi AGK  mengikuti uji kelayakan dan kepatutan. “Hal ini akan menimbulkan kesan tidak netralnya AGK,” kata Helmi.

Kandidat Doktor Universitas Padjajaran Bandung ini mengatakan, sebagai pelayanan masyarakat, PNS harus menjaga jarak dan prilaku-prilaku yang berpotensi menimbulkan kecurigaan  publik.  “Ini yang perlu disadarai  PNS. Karena dalam komunikasi, setiap prilaku  menimbulkan penafsiran  orang lain, baik sengaja maupun tidak disengaja,” paparnya.

“Kita tidak  berkomunikasi karena setiap prilaku akan ditafsirkan orang lain. Ini  mengganggu prsepsi persepsi masyarakat terhadap netralitas  PNS,” kata Helmi. Helmi berharap,  PNS  menjaga jarak dengan semua kandidat, baik AGK maupun  kandidat lainnya. “Maksud  menjaga jarak ini  kedepan kita  memiliki kualitas dan kenyamanan demokrasi,” tegasnya. (taliabuposonline.com)