Hendrata Thes Nilai Beberapa SKPD di Kepulauan Sula Belum Paham Tupoksi
pada tanggal
03 Oktober 2017
SANANA - Bupati Kepulauan Sula (Kepsul) Hendrata Thes menilai kantor UPTD Pengelola Pasar Basanohi, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD), Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Dinas Perhubungan dan Disperindagkop tidak memahami tugas pokok dan fungsi mereka.
Menurutnya, untuk menata pasar maka beberapa dinas ini harus rapat kordinasi sehingga tidak saling melempar tanggung jawab. “Saya lihat beberapa SKPD terkait kurang memahami tugas masing-masing. Seharusnya SKPD terkait membuat rakor menentukan program-program yang dilaksanakan,” kata bupati Hendrata, Senin (2/10).
Hendrata mengaku heran dengan kinerja pengelola pasar dibawah kendali BPPRD yang tidak mampu membenahi pasar. Selaku instansi mengelola pasar sudah harus mengetahui bangunan yang dibangun dan penempatan pedagang. :Jangan tiba saat tiba akal," sodok bupati.
Ironisnya lanjut bupati, Dinas Perhubungan tidak tahu menata wilayah terminal. Padahal terminal merupakan wilayah kerja dinas perhubungan. "Saya bingung dengan dinas perhubungan, masya terminal tidak tahu dimana," ujarnya.
Kedepan menurutnya, tak mau ada SKPD yang kerja tidak saling kordinasi, sehingga program yang menggunakan APBD tahun 2018 akan diasistensi dan diketahui Bupati."Kedepan program akan diasistensi dan saya selaku bupati harus mengetahui jangan asal main bangun," tegasnya. (taliabuposonline.com)
Menurutnya, untuk menata pasar maka beberapa dinas ini harus rapat kordinasi sehingga tidak saling melempar tanggung jawab. “Saya lihat beberapa SKPD terkait kurang memahami tugas masing-masing. Seharusnya SKPD terkait membuat rakor menentukan program-program yang dilaksanakan,” kata bupati Hendrata, Senin (2/10).
Hendrata mengaku heran dengan kinerja pengelola pasar dibawah kendali BPPRD yang tidak mampu membenahi pasar. Selaku instansi mengelola pasar sudah harus mengetahui bangunan yang dibangun dan penempatan pedagang. :Jangan tiba saat tiba akal," sodok bupati.
Ironisnya lanjut bupati, Dinas Perhubungan tidak tahu menata wilayah terminal. Padahal terminal merupakan wilayah kerja dinas perhubungan. "Saya bingung dengan dinas perhubungan, masya terminal tidak tahu dimana," ujarnya.
Kedepan menurutnya, tak mau ada SKPD yang kerja tidak saling kordinasi, sehingga program yang menggunakan APBD tahun 2018 akan diasistensi dan diketahui Bupati."Kedepan program akan diasistensi dan saya selaku bupati harus mengetahui jangan asal main bangun," tegasnya. (taliabuposonline.com)