Inpex dan SKK Migas Wajib Gelar Ruang Diskusi Bahas Blok Masela
pada tanggal
06 November 2017
AMBON- Anggota DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Provinsi Maluku Mercy Barends meminta ruang diskusi dengan Inpex dan SKK Migas untuk membahas hak kepesertaan (participating interest - PI) 10 persen pengelolaan Migas Blok Masela.
"Kami minta "side room" berupa diskusi terpisah dengan Inpex dan SKK Migas untuk memberikan opini kedua terhadap proses perhitungan rencana pengembangan (Plan of Development/PoD) tahap dua, karena besaran POD akan berdanmpak pada angka PI 10 persen," katanya di Ambon, Kamis.
Menurut dia, PI 10 persen Blok Masela terbagi dua satu yakni untuk Capital expenditure atau alokasi yang direncanakan (dalam budget), dan Operating expenditure atau alokasi yang direncanakan dalam budget untuk operasi perusahaan secara normal.
"PI 10 persen terbagi dua untuk Capex dan Opex, semakin besar angka kapital dan biaya operasionalnya akan berdampak pada PI 10 persen, ini yang akan kita bahas karena dampaknya akan memberikan kemudahan bagi Maluku," ujarnya.
Mercy mengatakan, peralihan proyek gas Masela dari tengah laut (offshore) menjadi di darat (onshore) sangat berdampak dengan PI 10 persen bagi Maluku.
"Seluruh perubahan dari offshore ke onshore berarti finance assesmentnya juga berubah total, dengan demikian seluruhnya akan dihitung ulang, karena bisa saja mereka akan masukan apa saja dari sisi kepentingan bisnis Inpex," tandasnya.
Diakuinya, pembangunan proyek tersebut untuk jangka panjang, karena itu harus dibahas dengan jelas jika Maluku ingin mendapatkan PI 10 persen, tetapi jika tidak akan menjadi pihak lain.
"Kita tentunya tidak menginginkan hal itu terjadi, karena itu harus dibuka ruang untuk pembahasan bersama pemerintah, SKK Migas dan Inpex. Pemprov Maluku juga diharapkan tidak lepas tangan," kata Mercy.
Pihaknya menimbau untuk dilakukan proses pendekatan penganggaran dari skema nasional yang dibuka sejak sekarang.
"Jika pendekatan penganggaran dari skema nasional untuk membantu Maluku dalam penanganan PI 10 persen, kami sangat berharap ruang ini bisa dibuka sejak sekarang sehingga pemda bisa mempersiapkan skema seperti apa kedepan," jelasnya.
Ia juga berharap Inpex selaku perusahaan yang mengelola blok Masela bisa melakukan komunikasi dengan dengan Pemerintah Provinsi Maluku dalam persiapan pengembangan proyek terbesar itu.
"Harapannya dalam waktu ke depan Inpex dapat melakukan komunikasi dengan Pemprov Maluku,sehingga seluruh persiapan perkembangan Blok Masela berjalan dengan baik," ujar Mercy. (antaranews)
"Kami minta "side room" berupa diskusi terpisah dengan Inpex dan SKK Migas untuk memberikan opini kedua terhadap proses perhitungan rencana pengembangan (Plan of Development/PoD) tahap dua, karena besaran POD akan berdanmpak pada angka PI 10 persen," katanya di Ambon, Kamis.
Menurut dia, PI 10 persen Blok Masela terbagi dua satu yakni untuk Capital expenditure atau alokasi yang direncanakan (dalam budget), dan Operating expenditure atau alokasi yang direncanakan dalam budget untuk operasi perusahaan secara normal.
"PI 10 persen terbagi dua untuk Capex dan Opex, semakin besar angka kapital dan biaya operasionalnya akan berdampak pada PI 10 persen, ini yang akan kita bahas karena dampaknya akan memberikan kemudahan bagi Maluku," ujarnya.
Mercy mengatakan, peralihan proyek gas Masela dari tengah laut (offshore) menjadi di darat (onshore) sangat berdampak dengan PI 10 persen bagi Maluku.
"Seluruh perubahan dari offshore ke onshore berarti finance assesmentnya juga berubah total, dengan demikian seluruhnya akan dihitung ulang, karena bisa saja mereka akan masukan apa saja dari sisi kepentingan bisnis Inpex," tandasnya.
Diakuinya, pembangunan proyek tersebut untuk jangka panjang, karena itu harus dibahas dengan jelas jika Maluku ingin mendapatkan PI 10 persen, tetapi jika tidak akan menjadi pihak lain.
"Kita tentunya tidak menginginkan hal itu terjadi, karena itu harus dibuka ruang untuk pembahasan bersama pemerintah, SKK Migas dan Inpex. Pemprov Maluku juga diharapkan tidak lepas tangan," kata Mercy.
Pihaknya menimbau untuk dilakukan proses pendekatan penganggaran dari skema nasional yang dibuka sejak sekarang.
"Jika pendekatan penganggaran dari skema nasional untuk membantu Maluku dalam penanganan PI 10 persen, kami sangat berharap ruang ini bisa dibuka sejak sekarang sehingga pemda bisa mempersiapkan skema seperti apa kedepan," jelasnya.
Ia juga berharap Inpex selaku perusahaan yang mengelola blok Masela bisa melakukan komunikasi dengan dengan Pemerintah Provinsi Maluku dalam persiapan pengembangan proyek terbesar itu.
"Harapannya dalam waktu ke depan Inpex dapat melakukan komunikasi dengan Pemprov Maluku,sehingga seluruh persiapan perkembangan Blok Masela berjalan dengan baik," ujar Mercy. (antaranews)