Bawaslu Malut Minta Waspadai Politik Uang via THR dan Serangan Fajar
pada tanggal
11 Juni 2018
Potensi itu bisa terjadi karena masa kampanye sudah berlangsung selama bulan Ramadhan. Di samping itu, proses pemungutan suara yang berdekatan dengan Hari Raya Idul Fitri yang diperkirakan jatuh pada 15-16 Juni. Malut sendiri turut menggelar Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) yang akan melakukan hari pemungutan suara pada 27 Juni.
“Dengan dalih ibadah atau THR, model-model praktik politik uang berpotensi terjadi. Dan itu bisa dilakukan sebelum maupun sesudah hari raya Idul Fitri,” kata Ketua Bawaslu Provinsi Malut, Muksin Amrin SH MH, di ruang kerjanya, Jumat (8/6) siang.
Sebelum Idul Fitri, calon kepala daerah kemungkinan memberikannya saat acara buka puasa bersama. Kemudian setelah Idul Fitri, politik uang berkedok THR bisa dilakukan saat open house.
“Baik saat silaturahmi, open house, tidak tertutup kemungkinan itu akan dilakukan,” ucap Muksin.
Muksin sendiri menghimbau seluruh jajaran pengawas pemilu di Malut untuk tetap mewaspadai segala aktivitas kandidat maupun tim kampanyenya. Bawaslu juga akan merumuskan langkah untuk mencegah terjadinya politik uang berkedok THR. “Kita akan instruksi untuk dipantau segala aktivitas jelang, saat dan sesudah hari raya,” katanya.
Muksin sendiri menegaskan Bawaslu tidak bermaksud membatasi calon kepala daerah untuk melakukan ibadah. Dia hanya berharap para calon kepala daerah tidak memanfaatkan momentum Ramadan dan Idul itri untuk melakukan praktik politik uang.
“Kita awasi secara ketat. Tapi bukan berarti kita ingin membatasi ibadah. Kita hanya ingin mencegah. Jangan sampai esensi ibadah jadi hilang maknanya,” tukasnya.
Harapan Ketua bawaslu, masyarakat juga bisa proaktif melaporkan jika terjadi pelanggaran di sekitarnya. “Terutama praktek-praktek bagi-bagi THR yang ujungnya ada paksaan atau himbauan untuk memilih calon tertentu,” pungkasnya.
Sebelumnya saat melantik para Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) bagi desa dan kelurahan yang memiliki lebih dari satu TPS. Muksin juga memperingatkan para pengawas desa dan kelurahan, diingatkan untuk mewaspadai terjadinya politik uang jelang pemungutan suara atau yang dikenal dengan istilah “serangan fajar”.
Lazimnya, minus 1H atau satu hari menjelang pemilihan hingga saat pencoblosan berlangsung, kerap terjadi politik uang untuk “membeli” suara pemilih yang dilakukan calon atau tim pemenangannya.
“Untuk itu, diingatkan bagi pengawas TPS maupun pengawas desa dan kelurahan untuk tetap waspada dan siaga dalam mengawasi proses pemilihan di lokasi masing-masing. Bagi pengawas TPS, jika ditemukan, segera laporkan ke pengawas diatasnya,” kata Ketua Bawaslu Provinsi Malut, Muksin Amrin SH MH saat memberikan Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi Pengawas TPS se-Kota Ternate, Rabu (6/6) di Ternate.
Dikatakannya, potensi terjadinya serangan fajar kerap dilakukan saat tengah malam. “Jadi jangan lengah. Di waktu itulah (tengah malam), mereka (pelaku politik uang, red) sering beraksi saat yang lain terlelap. Siaga, ketat dan tegas jika temukan,” ucap Muksin seraya menghimbau agar pengawas dapat berkoordinasi dengan tokoh masyarakat setempat dalam melakukan tugas pengawasannya.
Sementara itu, Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga (PHL) Panwaslu Kota Ternate, Kifly Sahlan mengatakan, PTPS serta Pengawas Desa dan Kelurahan, sudah harus memastikan sterilnya alat peraga kampanye di wilayahnya di masa tenang, terutama di sekitar TPS.
“Selain itu, pastikan juga seluruh norma telah terpenuhi. Baik itu kelengkapan surat suara dan logistik lainnya sebelum pemungutan suara,” ujarnya. (HumasBawasluMalut)