Pemda SBB Dukung Desa Penyangga Kawasan Konservasi
pada tanggal
01 Juni 2018
PIRU, LELEMUKU.COM - Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB )melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menggelar kegiatan Konsultasi Publik Penyusunan Rencana Kerja Kelompok Masyarakat Desa Penyangga Kawasan Konservasi lingkup Kabupaten SBB pada Senin (28/5).
Kegiatan yang dilaksanakan di ruang rapat kantor Bappeda SBB, Piru ini bertujuan untuk mengenali pengelolaan cara baru kawasan konservasi sebagai salah satu upaya memposisikan masyarakat sebagai subyek pengelolaan kawasan. Langkah ini diambil dengan mengembangkan daerah-daerah penyangga di sekitar kawasan konservasi lewat pembentukan kelompok masyarakat sebagai wahana pembelajaran bersama untuk mencapai tujuan kelompok.
Konsultasi publik ini dibuka oleh Kepala Bappeda SBB, Seith Selanno, dan dihadiri oleh instansi terkait di Pemerintah Daerah (Pemda) SBB antara lain Bappeda, Dinas Pariwisata, Dinas Koperasi dan UMK, Badan Lingkungan Hidup, Kelompok Pengelolaan Hutan (KPH) SBB, Camat Seram Barat, Camat Huamual, Kepala Desa Ariate.
Selain itu turut hadir perwakilan dari 3 kelompok masyarakat yang berada di kabupaten SBB yaitu KTH Hunipopo di Desa Ariate, KTH Osi Mokussa di Dusun Osi dan KTH Horinusa di Desa Koibobu.
Dalam paparannya Kepala BKSDA Maluku, Amin Ahmadi, mengutarakan pentingnya merangkul kelompok masyarakat sekitar kawasan konservasi dan pemerintah daerah dalam pengelolaan kawasan. Pembinaan desa penyangga juga menjadi wujud kehadiran Pengelola kawasan di tingakt tapak untuk membantu mensejahterkan masyarakat.
Sesuai usulan kelompok dan didasari potensi yang ada di desa, KTH Hunipopo akan mengembangkan usaha kopra dan minyak kelapa. KTH Osi Mokussa akan memanfaatkan ijin jasa wisata dan souvenir atau kerajinan rumah tangga karena desa ini merupakan desa penyangga dari TWA Pulau Marsegu.
Tidak berbeda, KTH Horinusa juga akan mengembangkan jasa wisata bahari karena potensi desa yang berada di sekitar TWAL Pulau Kasa. (BKSDAMaluku)
Kegiatan yang dilaksanakan di ruang rapat kantor Bappeda SBB, Piru ini bertujuan untuk mengenali pengelolaan cara baru kawasan konservasi sebagai salah satu upaya memposisikan masyarakat sebagai subyek pengelolaan kawasan. Langkah ini diambil dengan mengembangkan daerah-daerah penyangga di sekitar kawasan konservasi lewat pembentukan kelompok masyarakat sebagai wahana pembelajaran bersama untuk mencapai tujuan kelompok.
Konsultasi publik ini dibuka oleh Kepala Bappeda SBB, Seith Selanno, dan dihadiri oleh instansi terkait di Pemerintah Daerah (Pemda) SBB antara lain Bappeda, Dinas Pariwisata, Dinas Koperasi dan UMK, Badan Lingkungan Hidup, Kelompok Pengelolaan Hutan (KPH) SBB, Camat Seram Barat, Camat Huamual, Kepala Desa Ariate.
Selain itu turut hadir perwakilan dari 3 kelompok masyarakat yang berada di kabupaten SBB yaitu KTH Hunipopo di Desa Ariate, KTH Osi Mokussa di Dusun Osi dan KTH Horinusa di Desa Koibobu.
Dalam paparannya Kepala BKSDA Maluku, Amin Ahmadi, mengutarakan pentingnya merangkul kelompok masyarakat sekitar kawasan konservasi dan pemerintah daerah dalam pengelolaan kawasan. Pembinaan desa penyangga juga menjadi wujud kehadiran Pengelola kawasan di tingakt tapak untuk membantu mensejahterkan masyarakat.
Sesuai usulan kelompok dan didasari potensi yang ada di desa, KTH Hunipopo akan mengembangkan usaha kopra dan minyak kelapa. KTH Osi Mokussa akan memanfaatkan ijin jasa wisata dan souvenir atau kerajinan rumah tangga karena desa ini merupakan desa penyangga dari TWA Pulau Marsegu.
Tidak berbeda, KTH Horinusa juga akan mengembangkan jasa wisata bahari karena potensi desa yang berada di sekitar TWAL Pulau Kasa. (BKSDAMaluku)