Media Massa Miliki Berperan Strategis dalam Penanggulangan Bencana

SULI, LELEMUKU.COM – Media massa memiliki peran strategis dalam penanggulangan bencana sehingga Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merangkul awak media massa sebagai pengganda pesan kepada publik untuk mewujudkan budaya sadar bencana. 

Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho menyampaikannya pada kegiatan Bimtek Wartawan dalam Penanggulangan Bencana pada Selasa (18/7) di Natsepa, Suli, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku.

"Apabila melihat data bencana Indonesia pada kurun waktu 10 tahun, kejadian bencana cenderung naik. Bencana hidrometeorologi, seperti longsor dan banjir, masih dominan dan mematikan. Hingga semester pertama 2018, sejumlah 1.267 bencana terjadi dengan jumlah korban meninggal 146 jiwa. Sementara itu, BNPB juga mencatat jutaan masyarakat Indonesia terpapar potensi bahaya yang berujung bencana, seperti 40,9 juta jiwa terpapar bahaya longsor dengan kategori sedang hingga tinggi," ucap dia pada pembukaan Bimbingan Teknis Wartawan dalam Penanggulangan Bencana di hadapan 56 wartawan dari berbagai media massa di Provinsi Maluku.. 

Latar belakang ini mendorong Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk terus membangun budaya sadar bencana. Melalui media massa, BNPB mengharapkan mereka tidak hanya memberikan informasi terkait pada kejadian bencana, tetapi juga menekankan pada sudut pandang lain, seperti kearifan lokal dalam menyikapi bencana atau potensi bencana di wilayah. 

Di sisi lain, Sutopo menyampaikan bahwa masyarakat biasanya lebih percaya kepada media massa ketika mendapatkan informasi. Dengan pengemasan informasi yang tidak hanya berfokus pada kejadian bencana, masyarakat akan mendapatkan pengetahuan berharga mengenai kebencanaan. 

“Ketika menuliskan berita, tidak hanya pada sisi kejadian, tetapi dari perspektif yang berbeda,” kata Sutopo 

Upaya menggandakan pesan terkait budaya sadar merupakan investasi kepada masyarakat pada fase prabencana. Melalui budaya sadar, BNPB mengharapkan masyarakat siaga dan selamat saat menghadapi bencana.   

Sementara itu, pada konteks tanggap darurat Sutopo mengatakan bahwa biasanya terjadi kesenjangan informasi, seperti informasi kejadian atau pun penanganan. Sutopo menilai bahwa pada saat krisis tersebut perlu pernyataan resmi dari pemerintah secara cepat. Di sisi lain, banyak ditemukan rumor, gosip, penafsiran, informasi salah, hasutan atau hoax. Sutopo menambahkan bahwa media memiliki kemampuan yang luas untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat. 

Melalui bimtek ini, wartawan mendapatkan pengetahuan dan pengalaman dalam penanggulangan bencana, baik secara teori maupun praktek. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyelenggarakan bimbingan teknis wartawan yang akan berlangsung 18 – 20 Juli 2018. 

BNPB mengharapkan awak media massa, khususnya di Provinsi Maluku, menginisasi pembentukan secara sukarela komunitas wartawan peduli bencana (wapena). Wapena dapat menjadi wadah awak media massa untuk berkontribusi dalam penanggulangan bencana. Hal ini tak lain bahwa media massa merupakan salah satu pilar dalam penanggulangan bencana Indonesia. (HumasBNPB)