DPRD Buru Pantas Mediasi Ramly Umasugi dan Amustafa Besan

AMBON, LELEMUKU.COM – Aksi saling lapor antar Bupati Buru, Provinsi Maluku Ramly Umasugi dengan Wakil Bupati Amustafa Besan lewat kuasa hukum mereka akan semakin mempertajam konflik dua elit politik yang baru satu tahun menjalani masa pemerintahan lewat Pilkada 2017 lalu tersebut.

Sebagai refresentasi rakyat Buru, DPRD setempat memanggil kedua pim­­pinan daerah itu untuk mende­ngarkan persoalan sekaligus klarifikasi kepada keduanya. Pasal­nya, jika konflik terus larut maka dam­paknya ada pada pelayanan masyarakat yang tidak masikmal.

“Saya kira langkah DPRD sangat tepat. DPRD harus berdiri ditengah-tengah bila perlu menjadi mediator untuk menyelesaikan konflik politik kedua elit eksekutif tersebut. Jika tidak akan berdampak terhadap pelayanan publik,” kata Direktur Indonesia Research and Survey (IRS) Djali Gagur beberapa waktu lalu.

Bagi Djali, dalam satu tahun kepemimpinan, masyarakat masih menunggu komitmen politik para pimpinan dalam merealisasi seluruh janji pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

“Ini terbilang waktu yang cukup singkat bagi elit politik yang pecah kongsi dalam perjalanan pemerintahan. Satu tahun adalah waktu yang singkat untuk mengefektifkan janji politik kepada masyatakat. Saat ini masyatakat menanti komitmen keduanya, jadi konflik bisa memperparah komitmen bersama membangun daerah,”tuturnya.

Belajar dari sejumlah daerah yang pernah dilanda konflik politik, namun tidak sampai pada level separah ini. Harusny, puncak konflik mampu diminimalisir agar tidak menimbulkan kegaduhan diruang publik dan berdampak terhadap tras rakyat.

“Rakyat punya tras. Tentunya mereka akan membela kepentingan mereka yakni pelayanan publik. Mereka tidak akan membela siapapun dalam konflik ini selain kepentingan pembangunan dan pelayanan yang benar-benar efektif, berkualitas dan tentunya didasarkan pada komitmen politik pemerintahan lima tajin kedepan,” paparnya.

Djali menyarankan, agar para elit tidak lagi memobilisasi ‘wacana’ konflik ke ruang publik. Demi rakyat dan kebaikan pembangunan, maka seluruh persoalan harus bisa diselesaikan secara politis.

“Saya kira jika konfliknya politik, maka per­sing­gungan pasti akan terjadi. Tapi menjadi catatan adalah, jika ini merupakan konflik politik, maka harus diselesaikan secara politik dengan mengakomodir kepentingan rakyat disitu,” paparnya.

Djali mendorong semua pihak bisa bersama menjaga komitmen pembangunan daerah kede­pan,” Substansinya adalah mereka yang telah sukses atas dukungan rakyat harus bisa menjaga ko­mitmen bersama untuk membangun Buru kede­pan,” tutupnya. (Rakyat)