Hadiri Sidang Tahunan MPR, Jokowi Minta Rakyat Indonesia Lanjutkan Perjuangan

JAKARTA, LELEMUKU.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghadiri Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) tahun 2018 yang digelar di Gedung Nusantara, Komplek MPR/DPR/DPD-RI, Senayan, Jakarta pada , Kamis (16/8).

Dalam pidatonya, Kepala Negara mengajak seluruh rakyat Indonesia melanjutkan semangat para pejuang kemerdekaan untuk bekerja nyata mengisi dan memenuhi janji-janji kemedekaan.

“Saya mengajak seluruh anak-anak bangsa, baik yang hadir di ruangan ini ataupun di mana pun Saudara-saudara berada untuk kembali pada semangat persatuan Indonesia, kembali pada semangat kepedulian dan berbagi pada sesama anak bangsa tanpa membeda-bedakan asal usul suku, agama, ataupun golongan,” ujar Presiden.

Melalui forum tersebut, Presiden juga berupaya menghadirkan kembali kepercayaan dan dukungan rakyat terhadap lembaga-lembaga negara dalam menjalankan tugas konstitusional yang diembannya.

“Kita harus memaknai kritik dari rakyat kepada lembaga-lembaga negara sebagai wujud kepedulian sekaligus harapan rakyat agar kita bekerja lebih keras lagi memenuhi harapan rakyat tersebut,” ungkap Presiden.

Menurut Presiden, selama hampir empat tahun berjalan, pemerintahannya terus berjuang memulihkan kepercayaan rakyat melalui kerja nyata membangun Tanah Air secara merata dan berkeadilan. Salah satunya membangun fondasi yang kokoh, yang fokus pada percepatan pembangunan infrastruktur serta peningkatan produktivitas dan daya saing bangsa.

“Percepatan pembangunan infrastruktur bukan hanya dimaksud untuk mengejar ketertinggalan kita dalam pembangunan infrastruktur dibanding dengan negara-negara lain, melainkan juga menumbuhkan sentra-sentra ekonomi baru yang mampu memberikan nilai tambah bagi daerah-daerah di seluruh penjuru Tanah Air,” ucap Presiden.

Selain itu, membangun mental dan karakter bangsa juga menjadi fokus pemerintah dalam mewujudkan cita-cita Indonesia maju yang gemilang. Apalagi sebagai negara dengan jumlah penduduk hampir 260 juta jiwa, masa depan Indonesia terletak pada kemampuan pemerintah untuk mempersiapkan manusia Indonesia yang maju dan unggul.

“Membangun manusia Indonesia adalah investasi kita untuk menghadapi masa depan, untuk melapangkan jalan menuju Indonesia maju,” kata Presiden.

Komitmen tersebut diwujudkan pemerintah melalui pemerataan akses dan kualitas pendidikan bagi setiap anak Indonesia. Mulai dari pembagian Kartu Indonesia Pintar yang pada tahun 2017 sudah mencapai lebih dari 20 juta peserta didik, serta perluasan penyaluran program beasiswa Bidik Misi bagi mahasiswa.

“Kita juga tidak melupakan untuk membangun manusia Indonesia yang sehat melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat,” ucap Presiden.

Sedangkan untuk perlindungan sosial bagi warga yang tidak mampu, pemerintah meningkatkan secara bertahap Penerima Bantuan Iuran JKN dari 86,4 juta jiwa di tahun 2014 menjadi 92,4 juta jiwa pada Mei 2018. Program tersebut berhasil meningkatkan kualitas kehidupan manusia Indonesia dalam empat tahun terakhir yang terus membaik.

“Indeks Pembangunan Manusia meningkat dari 68,90 di tahun 2014 menjadi 70,81 di tahun 2017. Dengan hasil itu, Negara kita sudah masuk ke kategori High Human Development,” ungkap Presiden.

Di sisi lain, pemerintah terus mendorong pendidikan tinggi untuk melakukan terobosan-terobosan sehingga lulusan perguruan tinggi bisa lebih adaptif di era Revolusi Industri 4.0. Penurunan tarif pajak final UMKM menjadi 0,5 persen serta penajaman KUR yang bisa dinikmati 12,3 juta UMKM turut menjadi langkah yang diambil pemerintah untuk mendorong perkembangan usaha UMKM, menciptakan, dan membuka lapangan kerja baru

“Alhamdulillah, dengan kerja bersama, tingkat  pengangguran terbuka semakin menurun dari 5,70 persen menjadi 5,13 persen.”

Pemerintah juga bekerja keras menjaga stabilitas harga bahan-bahan pokok, menyalurkan Program Keluarga Harapan kepada 10 juta keluarga penerima manfaat, serta mereformasi sistem bantuan pangan menjadi program bantuan non tunai, agar lebih tepat sasaran, dan meningkatkan cakupannya menjadi 15,6 juta penerima manfaat pada tahun 2019 mendatang.

“Dengan kerja nyata, Rasio Gini sebagai indikator ketimpangan pendapatan terus kita turunkan, yang saat ini berhasil kita turunkan dari 0,406 menjadi 0,389,” ujar Presiden. (Setkab)