Pre Feed akan Tuntas, Jonan Nilai Pengembangan Blok Masela Capai 16 Miliar USD
pada tanggal
15 Agustus 2018
JAKARTA, LELEMUKU.COM - Jelang tuntasnya pekerjaan desain awal atau pre front end engineering design (FEED) proyek Lapangan Abadi pada September 2018, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengungkapkan nilai pengembangan blok yang terletak di Laut Arafura, Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB), Provinsi Maluku mencapai 16 miliar dollar Amerika Serikat.
Menurut dia angka ini lebih besar dari biaya awal skema terapung di laut (FLNG) yang direncanakan Inpex Masela Ltd yakni US$ 14,9 miliar.
"Blok Masela cost-nya US$ 16 miliar. Makanya pemerintah menerbitkan Permen 37 Tahun 2016 yang menyebutkan operator bisa menalangi terlebih dulu hak kelola milik BUMD itu," kata Jonan kepada Katadata dalam sarasehan dan diskusi nasional migas di Jakarta, Rabu, (8/8).
Hal ini diungkapkan karena besaran biaya pengembangan Blok itu, dinilai membebani Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam hak kelola atau participating interest (PI)dengan nilai 10 persen.
Sementara itu Wakil Menteri ESDM, Arcandra menyatakan angka tersebut akan dibeberkan setelah hasil dari pre FEED diterima. Sebab nilai ini akan ditentukan setelah proses pre-FEED untuk mengetahui besaran biaya proyek ketika dibangun itu dilaporkan ke KemenESDM .
“Nanti. PoD-nya (Plan of Development) saja belum masuk,” ujar Arcandra.
Jika dibandingkan dengan biaya sebelumnya, maka biaya pengembangan blok Masela sebesar US$ 16 miliar itu lebih tinggi daripada perkiraan awal. Tahun 2016 lalu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan biaya Masela ditekan dari US$ 22 miliar ke US$ 15 miliar. Angka itu berdasarkan perhitungan dari Arcandra Tahar saat menjabat Menteri ESDM.
“Itu yang dilaporkan Pak Arcandra ke saya,” kata Luhut di Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (16/8/2016).
Biaya sebesar US$ 16 miliar tersebut juga lebih tinggi dibandingkan yang diajukan Inpex dengan memakai FLNG dengan nilai mencapai US$ 14,8 miliar. Namun lebih rendah dari perhitungan awal jika kilang dibangun ke Aru maupun ke Tanimbar dengan investasi masing-masing sebesar US$ 22,3 miliar dan US$ 19,3 miliar.
Selama ini biaya pengembangan Masela juga memiliki berbagai versi. Salah satunya biaya proyek Masela yang dikeluarkan oleh Kantor Staf Presiden (KSP) beberapa tahun lalu yang mengungkapkan nilai investasi untuk skema FLNG sebesar US$ 18,2 miliar, sedangkan untuk skema kilang darat dan pipa ke Aru lebih rendah, yaitu US$ 13,25 miliar. Sementara skema kilang darat dan pipa ke Tanimbar US$ 11,85 miliar.
Saat ini Inpex Corporation sebagai pengelola blok tersebut masih merevisi proposal rencana pengembangan lapangan atau Plan of Development (PoD) pertama. Secara paralel Inpex juga tengah mengkaji desain awal pre FEED proyek Masela sejak April 2018 dengan potensi kilang darat di selatan Pulau Yamdena dan konsep fasilitas produksi terapung (Floating Production Storage and Offloading/FPSO). Adapun kapasitas produksi kilang sebesar 9,5 juta ton per tahun (MTPA) untuk gas alam cair (LNG), dan 150 juta kaki kubik per hari (mmscfd) untuk gas pipa.
Pada Agustus 2017, biaya yang disetujui SKK Migas terhadap anggaran pre-FEED Blok Masela sekitar US$ 23 juta atau Rp 306 miliar. Angka ini lebih rendah dari anggaran yang diajukan Inpex sebesar US$ 25 juta.
Inpex juga tengah melakukan studi penilaian risiko atau study risk assessment, studi Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) dan tahap klasifikasi lokasi potensial fasilitas produksi di darat. Targetnya bulan September proses pre-FEED selesai. Selain itu Inpex berencana akan mengajukan revisi PoD pada November mendatang.
Sementara Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Amien Sunaryadi menargetkan PoD di blok Masela bisa selesai tahun ini dan pre-FEED bisa selesai pertengahan tahun ini. Sehingga Inpex bisa beroperasi pertama kali pada tahun 2027 mendatang.
Terkait lokasi pembangunan fasilitas darat blok Masela di Kepulauan Tanimbar dinilai mengalami kendala. Sebab lahan tersebut sudah dialokasikan untuk pembangunan perkebunan tebu oleh perusahaan dari Jakarta.
Namun Amien hal itu sudah dikoordinasikan dengan Bupati MTB, Petrus Fatlolon dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) MTB untuk meminimalisir potensi masalah itu dan pemda sudah menjanjikan akan membantu menyelesaikan kendala tersebut.
"Pak Bupati sudah menyatakan, walaupun ini dialokasikan untuk perkebunan tebu, tapi kalau diperlukan oleh Inpex untuk Masela maka akan dilepas," kata dia di Jakarta pada Jumat (5/1) lalu.
Seperti diketahui, pengembangan Lapangan Abadi di Blok Masela telah diputuskan sebagai salah satu dari 37 Prioritas dalam Proyek Strategis Nasional (PSN), sebagaimana yang diatur dalam Perpres Nomor 58 Tahun 2017.
Adapun dari Lapangan Abadi, tercatat potensi cadangan gas LNG hingga 6,97 triliun kaki kubik (TCF) dan kapasitas kilang hingga 9,5 juta ton per tahun (MTPA). (KataData)
Menurut dia angka ini lebih besar dari biaya awal skema terapung di laut (FLNG) yang direncanakan Inpex Masela Ltd yakni US$ 14,9 miliar.
"Blok Masela cost-nya US$ 16 miliar. Makanya pemerintah menerbitkan Permen 37 Tahun 2016 yang menyebutkan operator bisa menalangi terlebih dulu hak kelola milik BUMD itu," kata Jonan kepada Katadata dalam sarasehan dan diskusi nasional migas di Jakarta, Rabu, (8/8).
Hal ini diungkapkan karena besaran biaya pengembangan Blok itu, dinilai membebani Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam hak kelola atau participating interest (PI)dengan nilai 10 persen.
Sementara itu Wakil Menteri ESDM, Arcandra menyatakan angka tersebut akan dibeberkan setelah hasil dari pre FEED diterima. Sebab nilai ini akan ditentukan setelah proses pre-FEED untuk mengetahui besaran biaya proyek ketika dibangun itu dilaporkan ke KemenESDM .
“Nanti. PoD-nya (Plan of Development) saja belum masuk,” ujar Arcandra.
Jika dibandingkan dengan biaya sebelumnya, maka biaya pengembangan blok Masela sebesar US$ 16 miliar itu lebih tinggi daripada perkiraan awal. Tahun 2016 lalu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan biaya Masela ditekan dari US$ 22 miliar ke US$ 15 miliar. Angka itu berdasarkan perhitungan dari Arcandra Tahar saat menjabat Menteri ESDM.
“Itu yang dilaporkan Pak Arcandra ke saya,” kata Luhut di Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (16/8/2016).
Biaya sebesar US$ 16 miliar tersebut juga lebih tinggi dibandingkan yang diajukan Inpex dengan memakai FLNG dengan nilai mencapai US$ 14,8 miliar. Namun lebih rendah dari perhitungan awal jika kilang dibangun ke Aru maupun ke Tanimbar dengan investasi masing-masing sebesar US$ 22,3 miliar dan US$ 19,3 miliar.
Selama ini biaya pengembangan Masela juga memiliki berbagai versi. Salah satunya biaya proyek Masela yang dikeluarkan oleh Kantor Staf Presiden (KSP) beberapa tahun lalu yang mengungkapkan nilai investasi untuk skema FLNG sebesar US$ 18,2 miliar, sedangkan untuk skema kilang darat dan pipa ke Aru lebih rendah, yaitu US$ 13,25 miliar. Sementara skema kilang darat dan pipa ke Tanimbar US$ 11,85 miliar.
Saat ini Inpex Corporation sebagai pengelola blok tersebut masih merevisi proposal rencana pengembangan lapangan atau Plan of Development (PoD) pertama. Secara paralel Inpex juga tengah mengkaji desain awal pre FEED proyek Masela sejak April 2018 dengan potensi kilang darat di selatan Pulau Yamdena dan konsep fasilitas produksi terapung (Floating Production Storage and Offloading/FPSO). Adapun kapasitas produksi kilang sebesar 9,5 juta ton per tahun (MTPA) untuk gas alam cair (LNG), dan 150 juta kaki kubik per hari (mmscfd) untuk gas pipa.
Pada Agustus 2017, biaya yang disetujui SKK Migas terhadap anggaran pre-FEED Blok Masela sekitar US$ 23 juta atau Rp 306 miliar. Angka ini lebih rendah dari anggaran yang diajukan Inpex sebesar US$ 25 juta.
Inpex juga tengah melakukan studi penilaian risiko atau study risk assessment, studi Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) dan tahap klasifikasi lokasi potensial fasilitas produksi di darat. Targetnya bulan September proses pre-FEED selesai. Selain itu Inpex berencana akan mengajukan revisi PoD pada November mendatang.
Sementara Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Amien Sunaryadi menargetkan PoD di blok Masela bisa selesai tahun ini dan pre-FEED bisa selesai pertengahan tahun ini. Sehingga Inpex bisa beroperasi pertama kali pada tahun 2027 mendatang.
Terkait lokasi pembangunan fasilitas darat blok Masela di Kepulauan Tanimbar dinilai mengalami kendala. Sebab lahan tersebut sudah dialokasikan untuk pembangunan perkebunan tebu oleh perusahaan dari Jakarta.
Namun Amien hal itu sudah dikoordinasikan dengan Bupati MTB, Petrus Fatlolon dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) MTB untuk meminimalisir potensi masalah itu dan pemda sudah menjanjikan akan membantu menyelesaikan kendala tersebut.
"Pak Bupati sudah menyatakan, walaupun ini dialokasikan untuk perkebunan tebu, tapi kalau diperlukan oleh Inpex untuk Masela maka akan dilepas," kata dia di Jakarta pada Jumat (5/1) lalu.
Seperti diketahui, pengembangan Lapangan Abadi di Blok Masela telah diputuskan sebagai salah satu dari 37 Prioritas dalam Proyek Strategis Nasional (PSN), sebagaimana yang diatur dalam Perpres Nomor 58 Tahun 2017.
Adapun dari Lapangan Abadi, tercatat potensi cadangan gas LNG hingga 6,97 triliun kaki kubik (TCF) dan kapasitas kilang hingga 9,5 juta ton per tahun (MTPA). (KataData)