Allo Rafra Nilai Permasalahan Pendidikan Harus Ada Solusi
pada tanggal
25 November 2018
TIMIKA, LELEMUKU.COM - Tokoh masyarakat di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Athanasius Allo Rafra mengatakan, anggaran Otonomi Khusus (Otsus) Papua bagi pendidikan sebesar 20% namun anggaran tersebut tidak bisa menyelesaikan persoalan di pendidikan di Timika bahkan menimbulkan banyak persoalan.
"Masalah pendidikan adalah masalah utama membangun SDM dan memiliki porsi 20 persen dari APBN, begitu juga esehatan yang memiliki porsi 15 persen dan kita bisa nilai sendiri apa yang terjadi pada pendidikan di Mimika," kata Allo ketika ditemui wartawan dikediamannya dijalan Busiri, Kamis (22/11).
Ia menjelaskan, yang saat ini menjadi pertanyaan apakah anggaran otsus hanya diperuntukkan bagi program fisik berupa gedung sekolah dan fasilitas lain atau sudah termasuk hak-hak tenaga pengajar. Hal tersebut yang saat ini menjadi pertanyaan.
"Yang menjadi pertanyaan 20 persen dana persis untuk pendidikan itu apakah hanya untuk pembangunan fisik ataukah ditambah dengan gaji guru," jelasnya.
Menurutnya, apabila anggaran tersebut mengakomodir pembangunan fisik dan hak-hak tenaga pengajar kenapa masih ditemukan sejumlah persoalan yang tidak kunjung tuntas.
"Kalau seandainya ada kenapa sampai terjadi masalah untuk dunia pendidikan ini, kalau seandainya kita bilang dana 20 persen dan tidak tuntas itu yang dipertanyakan," terangnya.
Tidak hanya hak-hak guru yang menjadi masalah, tapi sejumlah permasalahan seperti ketiadaan sarana prasarana belajar, gedung sekolah yang sudah tidak layak untuk digunakan, ditambah dengan kurang minat belajar anak. Persoalan tersebut harus secepat direspon oleh Siddik dengan mencari formula yang baru untuk mengatasi persoalan tersebut.
"Masalah pendidikan dari tahun ketahun menjadi masalah, sekolah kosong, bangunan sekolah mau rubuh guru tidak terima gaji, harus ada solusi dari setiap permasalahan pendidikan di Timika," ungkapnya (Ricky Lodar)
"Masalah pendidikan adalah masalah utama membangun SDM dan memiliki porsi 20 persen dari APBN, begitu juga esehatan yang memiliki porsi 15 persen dan kita bisa nilai sendiri apa yang terjadi pada pendidikan di Mimika," kata Allo ketika ditemui wartawan dikediamannya dijalan Busiri, Kamis (22/11).
Ia menjelaskan, yang saat ini menjadi pertanyaan apakah anggaran otsus hanya diperuntukkan bagi program fisik berupa gedung sekolah dan fasilitas lain atau sudah termasuk hak-hak tenaga pengajar. Hal tersebut yang saat ini menjadi pertanyaan.
"Yang menjadi pertanyaan 20 persen dana persis untuk pendidikan itu apakah hanya untuk pembangunan fisik ataukah ditambah dengan gaji guru," jelasnya.
Menurutnya, apabila anggaran tersebut mengakomodir pembangunan fisik dan hak-hak tenaga pengajar kenapa masih ditemukan sejumlah persoalan yang tidak kunjung tuntas.
"Kalau seandainya ada kenapa sampai terjadi masalah untuk dunia pendidikan ini, kalau seandainya kita bilang dana 20 persen dan tidak tuntas itu yang dipertanyakan," terangnya.
Tidak hanya hak-hak guru yang menjadi masalah, tapi sejumlah permasalahan seperti ketiadaan sarana prasarana belajar, gedung sekolah yang sudah tidak layak untuk digunakan, ditambah dengan kurang minat belajar anak. Persoalan tersebut harus secepat direspon oleh Siddik dengan mencari formula yang baru untuk mengatasi persoalan tersebut.
"Masalah pendidikan dari tahun ketahun menjadi masalah, sekolah kosong, bangunan sekolah mau rubuh guru tidak terima gaji, harus ada solusi dari setiap permasalahan pendidikan di Timika," ungkapnya (Ricky Lodar)