Yasin Payapo Buka Pembekalan Penyusunan APBD Kabupaten SBB

PIRU, LELEMUKU.COM - Bupati Seram Bagian Barat Drs. M Yasin Payapo,M.Pd berkesempatan membuka dengan resmi Pembekalan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2019 di aula pertemuan lantai tiga kantor bupati SBB pada Selasa (6/11)

Turut hadir pada kegiatan tersebut, Ketua DPRD SBB Drs. J Rotasouw, Sejumlah Anggota DPRD SBB, Para Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Para Camat se kecamatan SBB, Para nara sumber dari Kementerian Dalam Negeri Dirjen Bina Keuangan Daerah Subdit Perencanaan Anggaran Daerah dan sejumlah pegawai lingkup Pemkab SBB.

Dalam sambutannya bupati SBB menyambut baik pelaksanaan kegiatan tersebut dengan harapan pengelolaan keuangan daerah khususnya utuk tahun 2019 dapat lebih transparan dan akutabel serta dapat membangun kemitraan yang lebih baik lagi antara pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat dengan DPRD sehingga upaya peningkatan pelayanan dan percepatan pembangunan untuk mencapai kesejahtraan masyarakat di bumi saka mese nusa dapat terwujud dengan baik.

“Menyingkapi berbagai permasalahan yang sering kita jumpai dalam proses penyususan APBD, maka ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini yaitu maksud dan tujuan penyelenggaraan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2019 adalah untuk memberikan pemahaman kepada para pejabat terkait dalam penyusunan dan penetapan APBD yang sesuai dengan prinsip, kebijakan dan teknis penyusunan APBD," papar dia.

Payapo menyatakan seluruh hal ini harus  memperhatikan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dengan kebijakan pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat, pengelolaan keuangan daerah mulai dari penyusnan dan perencanaan anggaran, pelaksanaan, penatausahaan, akutansi dan pelaporannya semaksimal mungkin.

"Sehingga harus lebih fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan public dan pertumbuhan ekonomi daerah dan indicator utama untuk mengukur kualitas pengelolaan keuangan daerah adalah ketepatan penyelesaian APBD, tingginya penyerapan APBD, ketetapan penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan kualitas opini pemeriksaan BPK,” kata Bupati. (HumasSBB)