DPR RI Kutuk Pembunuhan 31 Pekerja Proyek Jalan Trans Papua di Nduga
pada tanggal
04 Desember 2018
JAKARTA, LELEMUKU.COM - Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari mengaku prihatin dan mengutuk tindakan kelompok separatis bersenjata atas pembunuhan terhadap 31 orang pekerja di jembatan Kali Yigi dan Kali Aurak, Distrik Yal Kabupaten Nduga, Provinsi Papua.
Ia turut menyatakan bela sungkawa kepada semua keluarga pekerja yang dibunuh secara keji.
“Saya meminta penegakan hukum dan kalau perlu terjunkan TNI jika dibutuhkan dan mendesak. Jangan ada sejengkalpun tanah Indonesia yang di bawah kendali Gerakan Separatisme dan melakukan kekejian terhadap rakyat Indonesia,” tegas Kharis, Selasa (4/12).
Menurut legislator PKS ini, TNI dan BIN tentu sudah mempunyai data dan infomasi intelijen tetkait kasus tersebut, sehingga dapat menganalisis situasi dan kondisi di lapangan untuk mengambil langkah-langkah dan tindakan lain yang diperlukan. Tentu dengan kerja sama dan koordinasi dengan Kepolisian.
Menurutnya, insiden ini telah mencederai kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ia menegaskan, setiap jengkal tanah Republik ini harus aman dari setiap rongrongan kelompok macam ini.
Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa keberingasan GSB ini juga harusnya membuka mata dunia agar proporsional melihat masalah di Papua.
“Dengan kejadian ini kita harap peran diplomasi terkait masalah Papua juga penting untuk lebih ditingkatkan. NKRI dan seluruh tanah air dari ujung timur sampai barat adalah wilayah kedaulatan yang wajib di hormati semua negara. Jangan sampai ada intervensi dalam masalah dalam negeri Indonesia,” pungkas legislator dapil Jawa Tengah itu. (HumasDPRRI)
Ia turut menyatakan bela sungkawa kepada semua keluarga pekerja yang dibunuh secara keji.
“Saya meminta penegakan hukum dan kalau perlu terjunkan TNI jika dibutuhkan dan mendesak. Jangan ada sejengkalpun tanah Indonesia yang di bawah kendali Gerakan Separatisme dan melakukan kekejian terhadap rakyat Indonesia,” tegas Kharis, Selasa (4/12).
Menurut legislator PKS ini, TNI dan BIN tentu sudah mempunyai data dan infomasi intelijen tetkait kasus tersebut, sehingga dapat menganalisis situasi dan kondisi di lapangan untuk mengambil langkah-langkah dan tindakan lain yang diperlukan. Tentu dengan kerja sama dan koordinasi dengan Kepolisian.
Menurutnya, insiden ini telah mencederai kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ia menegaskan, setiap jengkal tanah Republik ini harus aman dari setiap rongrongan kelompok macam ini.
Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa keberingasan GSB ini juga harusnya membuka mata dunia agar proporsional melihat masalah di Papua.
“Dengan kejadian ini kita harap peran diplomasi terkait masalah Papua juga penting untuk lebih ditingkatkan. NKRI dan seluruh tanah air dari ujung timur sampai barat adalah wilayah kedaulatan yang wajib di hormati semua negara. Jangan sampai ada intervensi dalam masalah dalam negeri Indonesia,” pungkas legislator dapil Jawa Tengah itu. (HumasDPRRI)