Inspektorat Daerah Gelar Pemutahiran Data Pemeriksaan APIP di MTB
pada tanggal
04 Desember 2018
Sekretaris Daerah Maluku Tenggara Barat Piterson Rangkoratat saat membacakan sambutan Bupati Petrus Fatlolon mengatakan, APIP harus terus menerus meningkatkan kapasitasnya sesuai tuntutan regulasi dibidang pengawasan dan selalu berkembang dengan dinamis, guna peningkatan kinerja yang obyektif terhadap pembangunan daerah dan masyarakat di Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
”Pengawasan tidak efektif apabila tidak ada upaya untuk menyelesaikan tindaklanjut hasil pemeriksaan (TLHP) secara benar, konsekwen serta bertanggung jawab,” katanya
Menurutnya, Upaya menegahkan fungsi pengawasan tindaklanjut hasil pemeriksaan menjadi perhatian penting, karena berhasil atau tidaknya pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat diketahui dari tingkat kepatutan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ataupun Pemerintah Daerah dalam melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
”Dengan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan tersebut menunjukan bahwa SKPD ataupun pemerintah memiliki komitmen untuk memperbaiki kekeliruan maupun kesalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah,” lanjutnya
Selanjutnya dikatakan, hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat, dari tahun 2015 hingga 2107 menunjukan bahwa banyak temuan dan rekomendasi tang belum ditindaklanjuti.
”Disebabkan pelaksanaan tindaklanjut hasil pembinaan dan pengawasan masih dipengaruhi oleh faktor kurangnya perhatian dari SKPD yang menjadi objek pengawasan, belum ada sanksi yang tegas dan faktor kolusi dan mutu hasil pengawasan,” ungkapnya
Selanjutnya, hasil penilaian BPK RI perwakilan provinsi Maluku atas laporan keuangan pemerintah daerah selama 3 (tiga) tahun terkahir masih menempatkan Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada opini wajar dengan pengeculaian (WDP).
”Hasil ini disebabkan, Pertama, Pengelolaan Aset daerah belum dikelola dan ditata dengan baik, masih banyak aset-aset yang tidak dapat ditelusuri keberadaannya. Kedua, Kurangnya kepatuhan pengelolaan keuangan terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Ketiga, tidak adanya komitmen dari pimppinan daerah dan pimpinan SKPD dalam menindaklanjuti temuan rekomendasi tersebut,” ujarnya
Bupati berharap kepada seluruh pimpinan SKPD agar dalam proses pengelolaan keuangan selalu didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
”Inspektorat daerah sebagai aparat pengawasan intern pemerintah, harus memiliki kinerja yang lebih baik, berbagai hal perlu dilakukan untuk memperbaiki sistem yang ada, agar pengawasan dapat dikerjakan dengan optimal,” tegasnya.
Turut hadir dalam kegiatan dimaksud, Auditor madya Inspektorat Provinsi Maluku Tjatur S Sarwowidodo T, PLT Inspektur Daerah Kab.MTB Paulus A Sabono, Wakapolres MTB Kompol Lodivicus Tethool, Ka Akun Lanal Saumlaki Kapten Laut (S) Kristianto Basuki, Pimpinan SKPD Lingkup Pemkab MTB, Staf Ahli Bupati, Asisten , Pimpinan BUMN/BUMD, Pimpinan instansi vertikal Kab.MTB. (DiskominfoMTB)