Benhur Tommy Mano Akan Sampaikan Kebutuhan Penanggulangan Bencana di Kota Jayapura
pada tanggal
17 Januari 2019
JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Walikota Jayapura, Provinsi Papua, Benhur Tommy Mano dalam waktu dekat dipastikan akan menyampaikan kebutuhan penanggulangan bencana alam banjir dan longsor, hingga merusak sejumlah fasilitas umum di Port Numbay, beberapa pekan lalu.
Hal ini disampaikan Walikota Benhur Tommy Mano kemarin, di Jayapura.
“Kita akan laporkan bencana banjir dan longsor kepada Gubernur. Tapi nanti kita akan data dulu semuanya baru kemudian disampaikan kepada Gubernur Enembe,” tuturnya.
Sementara sebagai upaya dari penanggulangan bencana di Kota Jayapura, pihaknya bakal melakukan rapat terbatas dengan melibatkan Dinas PUPR Provinsi, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) XVIII Jayapura dan Balai Wilayah Sungai Papua.
Hasil rapat tersebut yang nantinya bakal dilaporkan kepada Gubernur Papua Lukas Enembe.
“Sebab Kota Jayapura menjadi salah satu klaster tuan rumah PON 2020 dan menjadi barometer suksesnya penyelenggaraan PON”.
“Dengan demikian, infrastruktur pendukung lainnya yang rusak harus diperbaiki. Sebab kita kan harus sudah memperbaharui semuanya sejak sekarang. Karena bagaimana pun Kota Jayapura ini wajah Papua sehingga infrastruktur pendukung PON yang rusak harus diperbaiki,” ujar dia.
Diketahui, untuk tahap rehabilitasi pascabencana banjir dan longsor kemarin, Pemerintah Kota Jayapura sudah menganggarkan biaya sebesar Rp1,2 miliar, guna memperbaiki lokasi longsor di jalan alternatif.
Pengerjaan kontruksi jalan longsor itu akan dilakukan awal Februari depan.
Sebelumnya, Walikota Jayapura Benhur Tommy Mano disarankan untuk bersurat resmi kepada Gubernur Papua Lukas Enembe, berkenaan dengan permintaan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) Otonomi Khusus (Otsus), guna membenahi sejumlah fasilitas umum yang rusak akibat longsor dan banjir.
Hal demikian disampaikan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Papua Muhammad Musa’ad, diruang kerjanya, Rabu (9/1).
“Soal permintaan Walikota agar memberikan DTI untuk membangun sejumlah fasilitas umum akibat bencana saya rasa memang tepat. Sebab beban ini tak mesti hanya diberikan kepada pemerintah kota, provinsi pun harus ikut membantu”.
“Tapi sampai saat ini kami belum tahu apakah sudah ada permintaan dari pemerintah kota ke gubernur atau tidak. Sebab saya rasa kalau Walikota sudah kordinasi dengan gubernur soal sejumlah bencana itu, pasti saya yakin akan segera direspon dengan sangat baik,” ucap dia. (DiskominfoPapua)
Hal ini disampaikan Walikota Benhur Tommy Mano kemarin, di Jayapura.
“Kita akan laporkan bencana banjir dan longsor kepada Gubernur. Tapi nanti kita akan data dulu semuanya baru kemudian disampaikan kepada Gubernur Enembe,” tuturnya.
Sementara sebagai upaya dari penanggulangan bencana di Kota Jayapura, pihaknya bakal melakukan rapat terbatas dengan melibatkan Dinas PUPR Provinsi, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) XVIII Jayapura dan Balai Wilayah Sungai Papua.
Hasil rapat tersebut yang nantinya bakal dilaporkan kepada Gubernur Papua Lukas Enembe.
“Sebab Kota Jayapura menjadi salah satu klaster tuan rumah PON 2020 dan menjadi barometer suksesnya penyelenggaraan PON”.
“Dengan demikian, infrastruktur pendukung lainnya yang rusak harus diperbaiki. Sebab kita kan harus sudah memperbaharui semuanya sejak sekarang. Karena bagaimana pun Kota Jayapura ini wajah Papua sehingga infrastruktur pendukung PON yang rusak harus diperbaiki,” ujar dia.
Diketahui, untuk tahap rehabilitasi pascabencana banjir dan longsor kemarin, Pemerintah Kota Jayapura sudah menganggarkan biaya sebesar Rp1,2 miliar, guna memperbaiki lokasi longsor di jalan alternatif.
Pengerjaan kontruksi jalan longsor itu akan dilakukan awal Februari depan.
Sebelumnya, Walikota Jayapura Benhur Tommy Mano disarankan untuk bersurat resmi kepada Gubernur Papua Lukas Enembe, berkenaan dengan permintaan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) Otonomi Khusus (Otsus), guna membenahi sejumlah fasilitas umum yang rusak akibat longsor dan banjir.
Hal demikian disampaikan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Papua Muhammad Musa’ad, diruang kerjanya, Rabu (9/1).
“Soal permintaan Walikota agar memberikan DTI untuk membangun sejumlah fasilitas umum akibat bencana saya rasa memang tepat. Sebab beban ini tak mesti hanya diberikan kepada pemerintah kota, provinsi pun harus ikut membantu”.
“Tapi sampai saat ini kami belum tahu apakah sudah ada permintaan dari pemerintah kota ke gubernur atau tidak. Sebab saya rasa kalau Walikota sudah kordinasi dengan gubernur soal sejumlah bencana itu, pasti saya yakin akan segera direspon dengan sangat baik,” ucap dia. (DiskominfoPapua)