Buka Rapimnas, Jokowi Minta TNI-Polri Respon Perubahan

JAKARTA, LELEMUKU.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka Rapat Pimpinan TNI (Tentara Nasional Indonesia) dan Polri (Kepolisian Negara Republik Indonesia) Tahun 2019, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (29/1) siang.

Rapim yang diikuti oleh  368 perwira tinggi yang terdiri dari 198 perwira tinggi (Pati) TNI, dan 170 Pati Polri itu dihadiri oleh sejumlah mantan Panglima TNI, yaitu  dan Jend. TNI (Pur) Try Sutrisno (juga Wakil Presiden ke-6 RI),  Jend. TNI (Pur) Moeldoko, dan Jend. TNI (Pur) Gatot Nurmantyo. Sementara mantan Kepala Polri (Kapolri) yang hadir terlihat Jend. Pol (Pur) Dai Bahtiar dan Jend. Pol (Pur) Bambang Hendarso Danuri.

Dalam arahannya Presiden Jokowi mengatakan, mungkin Rapim kali ini merupakan Rapim pertama yang diselenggarakan di Istana.

“Bukan apa-apa, tapi memang saya ingin Rapim ini sekali-sekali kita lakukan di sini, kan enggak ada salahnya,” ujarnya.

Presiden mengingatkan para peserta Rapim, bahwa dunia ini berubah, landscape politik dunia berubah, landscape global ekonomi juga berubah, landscape sosial global juga berubah. Sehingga, kita harus merespon secara cepat perubahan-perubahan yang ada, baik di bidang ekonomi, di bidang politik, di bidang sosial.

Di negara-negara lain maupun di negara kita, lanjut Presiden, biasanya memang teknologi itu dimulai dari untuk kepentingan militer. Dan sekarang ini juga, Presiden menunjuk contoh misalnya, 3D (Dimensi) printing.

“Kita harus mulai berani masuk ke hal-hal yang baru seperti itu. Pistol kalau dulu logam, logam, logam dengan dengan 3D printing sekarang bisa yang namanya plastik itu menjadi pistol seperti dari logam,” ungkap Presiden seraya mengingatkan,  sangat berbahaya sekali kalau kita tidak bisa mengikuti perubahan-perubahan teknologi seperti ini.

Menurut Presiden, revolusi industri jilid ke-4, revolusi industri generasi keempat betul-betul menyebabkan perubahan-perubahan yang harus terus kita lihat, terus kita amati.

Tampak hadir dalam kesempatan itu antara lain Menko Polhukam Wiranto, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Pertahanan (Menhan) Rimayard Ryacudu, dan Menperin Airlangga Hartarto. (Setkab)