Debat Perdana Pilpres 2019, Berlangsung Lancar

JAKARTA, LELEMUKU.COM - Debat perdana Pemilihan Presiden (Pilres) 2019 mengangkat tema "hukum, hak asasi manusia (HAM), terorisme, dan korupsi" yang digelar di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (17/1) malam berlangsung lancar

Penampilan para calon presiden dan wakil presiden di debat pertama pilpres terlihat lancar, salah satunya calon wakil presiden nomor urut 01, KH Ma'ruf Amin  yang baru pertama kali tampil dalam pentas debat politik kali ini.

Ma'ruf Amin terlihat lancar saat menjawab pertanyaan seputar terorisme dalam debat  tersebut dengan menyatakan terorisme bisa terjadi karena ada penyebabnya meliputi pemikiran atau kondisi ekonomi.

"Oleh karenanya caranya adalah apa yang menyebabkan dia radikal. Kalau karena paham keagamaan menyimpang maka yang harus kita doktrinkan dengan meluruskan paham keagamaan yang menyimpang itu," ujar KH Ma'ruf Amin saat sesi Debat Pilpres 2019 di samping Jokowi dan di hadapan panelis dan pasangan nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Pihaknya akan mendorong deradikalisasi dengan melakukan pengkajian alasan seseorang terpapar terorisme. Jika hal tersebut disebabkan oleh paham radikal, pemerintah akan berusaha meluruskan kembali paham orang tersebut.

"Tapi kalau itu disebabkan faktor ekonomi sosial maka pendekatannya adalah melalui pemberian lapangan kerja dan santunana yang bisa mengembalikan mereka pada jalan yang lurus," lanjut dia.

Menjelang akhir sesi debat pertama, Ma'ruf tampak mulai rileks dan bisa menimpali atau menambahkan pernyataan Jokowi. Dia pun juga cukup fasih berbicara soal solusi bagi terorisme di Indonesia.

"Ke depan kami lebih mengutamakan pencegahan," kata Ma'ruf.

Jokowi mengatakan, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sudah menitikberatkan pada pencegahan. Selain itu, aturan tersebut juga memiliki pendekatan sosial, ekonomi, budaya, dan keagamaan.

Lebih lanjut, aturan tersebut juga mendorong transparansi pada proses penindakan. Adapun, Jokowi menilai perlu diberikan pengetahuan mengenai hak asasi manusia (HAM) kepada para aparat penegak hukum.

"Standar operasional prosedur (SOP) pun harus berbasis HAM," kata Jokowi.

Prabowo-Sandi juga mendukung upaya deradikalisasi dalam mengatasi masalah terorisme. Prabowo mengatakan, deradikalisasi dapat dilakukan dengan berinvestasi di bidang pendidikan dan layanan kesehatan untuk membantu rakyat paling bawah.

Sebab, bisa saja mereka terpapar terorisme karena adanya rasa ketidakadilan dan keputusasaan.

"Mereka merasa tersakiti, dengan demikian mereka bisa dipengaruhi pengajar atau paham radikal yang mengarah ke kekerasan," kata Prabowo.

Prabowo juga menilai diperlukan swasembada pangan, energi, dan air untuk mencegah terjadinya terorisme. Lebih lanjut, dia menilai TNI, polisi, dan intelijen negara harus kuat. Dengan demikian, aparat dapat cepat mendeteksi dan menangkal gerakan-gerakan terorisme yang ingin menyerang Indonesia.

Beda Pandang Tuntaskan Korupsi

Selanjutnya guna membentuk birokrasi yang bersih dari korupsi, Prabowo mengakui akan mengambil langkah konkret dalam mewujudkan hal tersebut.

"Kita akan menaikkan gaji birokrat. Kalau dia masih melakukan korupsi, kita bisa tindak sekeras-kerasnya. Kita bisa contoh negara lain, bisa kita taruh di pulau terpencil, seperti melakukan pekerjaan tambang pasir terus menerus mungkin," ujar Prabowo.

Menurut dia, akar persoalan korupsi adalah gaji birokrat yang begitu rendah. Hal itu harus diperbaiki.

"Untuk meningkatkan itu dari mana? Saya akan meningkatkan tax ratio," kata Prabowo.

Merespons pernyataan Prabowo, calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi) memiliki pernyataan berbeda.

"Saya tidak setuju karena kita tahu, untuk mencegah korupsi ASN (aparatur sipil negara), sudah ada tunjangan kinerja besar," ujar Jokowi.

Menurut dia, aspek terpenting adalah perampingan birokrasi. Selain itu, merit system perlu diterapkan berdasarkan integritas dan rekam jejak. Kemudian pengawasan internal diperkuat.

"Dan tentu saja pengawasan eksternal baik dari masyarakat, media, untuk perbaikan kinerja," kata Jokowi. (AlbertBatlayeri/Katadata/Antara)