Dinas PUPR Papua Fokus Perbaiki Infrastruktur Pendukung PON XX 2020
pada tanggal
21 Januari 2019
JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Papua dalam program kerjanya tahun ini fokus memperbaiki infrastruktur pendukung, jelang pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX 2020 di bumi cenderawasih.Menurut Kepala Dinas PUPR Provinsi Papua Girius One Yoman, pihaknya pada tahun ini akan melakukan rehab total terhadap seluruh infrastruktur di ibukota provinsi, yakni Kota Jayapura dan sekitarnya.
Sejumlah infrastruktur itu, diantaranya perbaikan fasilitas jalan, jembatan, talud dan drainase, sehingga pelaksanaan PON XX dapat berjalan sebagaimana mestinya.
“Yang pasti perbaikan ini untuk mendukung kelancaran saat pelaksanaan PON XX 2020 di Papua,” terang ia di Jayapura, kemarin.
Dikatakan, perbaikan infrastruktur tersebut juga bertujuan untuk mengantisipasi kemacetan di Kota Jayapura jelang iven empat tahunan itu. “Sehingga demikian, kami mendapat arahan dari pimpinan untuk agar sejumlah daerah pelaksana PON, supaya diupayakan untuk mengantisipasi kemacetan. Dengan demikian ruas-ruas jalan ini akan kita rapinkan,” tutur ia.
Ditambahkan, saat ini pihaknya belum dapat menyebutkan anggaran yang akan digunakan untuk memperbaiki sejumlah fasilitas infrastruktur itu. Pasalnya hingga kini Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2019 belum ditetapkan.
Sementara itu, realisasi kesiapan insfrastruktur dalam pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional XX 2020, diklaim telah mencapai diatas 50 persen.
Menurut Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua Hery Dosinaen, kesiapan fisik pembangunan PON 2020 kini telah mencapai sekitar 60 persen. Persentase akhirnya selanjutnya akan dapat diumumkan pada akhir tahun ini.
“Sekarang sudah sekitar 60 persen. Ditargetkan realisasi fisik rampung akhir tahun ini. Kita optimis target ini akan bisa tercapai sebelum PON digelar,” terang ia.
Ia sampaikan meski APBD 2019 akan fokus pada PON XX di 2020, namun kegiatan-kegiatan rutinitas yang terakomodir pada instansi kesehatan, pendidikan maupun ekonomi rakyat tetap dijalankan sesuai tugas pokok maupun fungsi. (DiskominfoPapua)