Kemenkes RI Fasilitasi Akses dan Mutu Pelayanan di Tanimbar

SAUMLAKI, LELEMUKU.COM – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Republik Indonesia (RI) berkomitmen untuk memfasilitasi akses dan mutu pelayanan kesehatan di Kepulauan Tanimbar, Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB), Provinsi Maluku agar mampu menjawab seluruh kebutuhan kesehatan masyarakat. 

Menurut Direktur Jenderal (Dirjen) Pelayanan Kesehatan (Yankes), dr. Bambang Wibowo, Sp.OG (K)., MARS hal tersebut karena Bumi Duan Lolat yang terletak di Utara Australia itu adalah salah satu Daerah Terpencil, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK) yang merupakan tujuan dari  skala prioritas pembangunan di bidang kesehatan.

“Tanimbar adalah salah satu daerah yang memenuhi kriteria itu yaitu bagian dari komitmen pemerintah untuk bagaimana memfasilitasi agar akses dan mutu pelayanan makin baik dan dirasakan masyarakat. Itu adalah bagian dari yang harus kami lakukan,” kata dia kepada para awak media saat melakukan kunjungan kerja di Puskesmas Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan (Tansel) pada Rabu (23/1).

Wibowo mengakui Pemerintah melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) telah memberikan bantuan kepada sejumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang tersebar di seluruh Indonesia. Tercatat Pada tahun 2017 lalu pihaknya telah membangun 224 puskesmas, diikuti 249 puskesmas pada tahun 2018 dan 270 puskesmas akan dikerjakan pada tahun 2019 ini.

Khusus di Tanimbar telah diawali pada tahun 2018 lalu dimana ada 4 Puskesmas yang menerima bantuan tersebut dan direncakan ada 2 puskesmas pada tahun 2019 ini dengan nilai bantuan masing-masing mendapat 10 milyar untuk pembangunan akses dan mutu dari puskesmas.

“Untuk wilayah Kepulauan Tanimbar itu tahun ini ada dua yang akan baru dibagun, nilainya masing-masing sekitar 10 milyar lengkap dengan alat. Bantuan itu harus dibagi rata secara nasiona,” akunya.

Dirjen Yankes menilai agar sistim rujukan di Tanimbar juga harus dibangun lebih baik lagi dengan memperbaiki akses dan mutunya karena jika dilihat dari wilayahnya, para masyarakat harus mengeluarkan biaya lebih mahal untuk sampai di fasilitas kesehatan yang bisa memenuhi kebutuhannya.

“Aksesnya harus diperbaiki karena kalau dirujuk ke luar dari tanimbar itu mahal sekali. Diantara wilayah tanimbar saja itu untuk akses penduduk mungkin cukup berat ya, penduduk harus mengeluarkan biaya transport yang lebih ,” nilai dia.

Ia pun berharap dengan bantuan yang telah diberikan pemerintah tersebut dapat didukung oleh Pemerintah Daerah (pemda) MTB agar dapat mengoptimalkan investasi yang sudah ditanam untuk pelayanan kesehatan yang dapat berfungsi dengan optimal.

“Sebetulnya beban ini bisa menjadi kewajiban bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah juga masyarakat. Masyarakat boleh membantu dan pihak swasta juga,” tutup Wibowo. (Laura Sobuber)