Niken Zulkieflimansyah Minta Program BASNO Terus Digenjot
pada tanggal
22 Januari 2019
MATARAM, LELEMUKU.COM - Ketua TP. PKK Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah, SE. M. Sc. menghadiri Rapat Evaluasi dan Koordinasi Program BAZNAZ-BASNO (Buang Air Sembarangan Nol) Tahun 2018-2019, yang berlokasi di Lesehan Green Asri. Mataram, Rabu (16/1).Hj. Niken mengapresiasi pelaksanaan BASNO tersebut dengan berpendapat bahwa BASNO harus merupakan syarat penetapan Desa wisata. Istri Gubernur NTB itu berharap dan meminta agar program itu dapat terus dilanjutkan dan digenjot.
"Saya mendukung sinergitas OPD atas banyaknya pencapaian yang telah dicapai, namun harus terus kita gali lagi, dan kalau bisa salah satu syarat penting penetapan desa pariwisata juga harus BASNO," ungkapnya.
Harapannya agar pelaksanaan BASNO yang sudah mencapai target 50% di tahun lalu, dapat dilanjutkan pada tahun ini dengan maksimal. Terlebih point pentingnya terhadap perhatian untuk masyarakat Kabupaten Lombok Utara yang hampir keseluruhan terkena dampak bencana gempa.
Menurut laporan Dinas Kesehatan Provinsi NTB, bahwa Kabupaten Sumbawa barat telah melaksanakan BASNO sepenuhnya, dan menurut kesimpulan bahwa ada gap cukup tinggi sekitar 18% untuk mencapai akses universal sanitasi tahun 2019. Beban yang cukup tinggi itu ada di kabupaten Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Utara, Sumbawa, Dompu dan Kota bima. Dampak dari sanitasi yang buruk ini menimbulkan angka stunting dan akan menambah beban biaya pada masyarakat miskin yang mengalami kejadian penyakit.
Sedangkan laporan dari dinas PUPR adalah pencapaian Pangtimas ( Pengembangan Air minum dan sanitasi Masyarakat ), yang dimulai dari tahun 2013 sampai sekarang. Dan sekitar hampir 400 desa mencapai target program, dengan kebijakan Bappeda diharapkan akan mendorong agar Pangsimas menambah cakupan Desa BASNO yang lain.
Rakor ini diselenggarakan oleh Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai bahan evaluasi program. Peserta Rapat Koordinasi tersebut dihadiri oleh Pokja AMPL, yang terdiri dari Bappeda, Dinas Kesehatan dan MUI. (HumasNTB)