Pemerintah Provinsi Papua Belum Buka Pendaftaran CPNS

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Masyarakat bumi cenderawasih diingatkan agar tak terbuai isu penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) secara offline, yang akhir-akhir ini beredar lewat pesan media sosial.

Menurut Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Papua Nicolaus Wenda, sampai dengan saat ini, pemerintah provinsi belum membuka pendaftaran CPNS. Hal demikian, dikarenakan sampai dengan saat ini, pemerintah pusat belum memberikan aba-aba bagi Papua untuk melakukan perekrutan.

“Kita kan menunggu petunjuk Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). Tapi sampai sekarang belum ada perintah menggelar perekrutan CPNS. Sehingga masyarakat pun saya imbau untuk berhati-hati.”

“Jangan percaya kabar atau berita lewat media sosial yang tak bisa dipertanggung jawabkan. Karena jika ada perekrutan pastinya kita umumkan secara terbuka ke publik lewat media massa terpercaya. Bukan lewat media sosial yang kebenarannya tak bisa dipertanggungjawabkan,” terang Kepala BKD Papua, Nicolaus Wenda, di Jayapura, kemarin.

Ia memastikan tes CPNS 2018 yang tertunda ini pastinya akan diselenggarakan secara offline, baik di provinsi maupun kabupaten dan kota. Dimana usulan ini sudah disampaikan langsung kepada Presiden Joko Widodo dan telah disetujui.

Kesepakatan ini juga disepakati sebagian besar bupati di Papua yang berharap aspirasi itu bisa segera diwujudkan.

Dimana Gubernur Papua pun sudah setiap kepala daerah untuk segera mempersiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Sehingga keinginan menggelar CPNS offline di Papua, bisa segera direalisasikan.

“Tapi ini baru usulan nanti kepastiannya apakah digelar online atau offline itu menunggu keputusan dari Menpan RB. Untuk itu, saya harap kita semua bersabar,” tuturnya.

Pada kesempatan itu, Nicolaus mengaku belum dapat memastikan jadwal pasti perekrutan CPNS. Sementara seluruh usulan kebutuhan CPNS di Provinsi Papua, telah sudah diserahkan kepada Menpan RB.

Diharapkan dalam waktu dekat usulan itu sudah bisa disepakati untuk selanjutnya dilakukan perekrutan di provinsi maupun kabupaten dan kota sesuai petunjuk pemerintah pusat. (DiskominfoPapua)