Perbatasan Skouw – Wutung Mulai Krisis Air Bersih
pada tanggal
17 Januari 2019
JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Badan Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri Papua menilai perbatasan Skouw – Wutung (RI-PNG) di Distrik Muara Tami, Kota Jayapura mulai kekurangan air bersih.Kendati telah meminta bantuan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Papua untuk melakukan penggalian sumber mata air baru, namun debitnya terus menurun atau menyusut tajam sehingga tak maksimal untuk dimanfaatkan.
“Padahal sebenarnya Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Wutung ini sudah mau dioperasikan tetapi karena ketersediaan air bersih belum ada, maka mereka masih memanfaatkan pos kecil yang ada sebelumnya”.
“Jadi, perlu diakui memang di Skouw dan Wutung ini air sangat sulit. Sehingga memang butuh penanganan yang tepat sehingga bisa menghasilkan satu sumber mata air baru, yang bisa menyuplai kebutuhan di perbatasan,” terang Kepala Badan Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri Papua, Suzana Wanggai, di Jayapura, kemarin.
Dikatakan, dalam waktu dekat pihaknya akan bertemu dengan pihak terkait untuk membahas masalah itu. Sebab dalam tahun ini, ada rencana dari pihak Papua Nugini (PNG) untuk membeli pasokan listrik dari Kota Jayapura.
“Sebab bila jadi, tak hanya listrik mungkin air bersih yang mau dibeli oleh PNG dari Kota Jayapura. Sudah dibuat draft nota kesepamahan atau Memorandum of Undarstanding (MoU), tinggal menunggu ditandatangani PLN dan PNG Power Limited”.
“Sebab harapannya nanti pasokan listrik dan kalau bisa air dari Jayapura ini nantinya tak hanya dibeli untuk kebutuhan PLBN yang ada di Wutung. Tetapi nanti mengakomodir semua kampung yang ada di sekitar Skouw, bahkan bisa sampai ke Vanimo,” terangnya.
Sementara menyoal proses pembangunan pasar perbatasan RI-PNG di Skouw, sambung dia, dipastikan dalam waktu dekat akan dikunjungi Presiden Jokowi.
Pembangunan pasar di wilayah perbatasan RI-PNG Skouw, Kota Jayapura oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), saat ini dipastikan telah masuk dalam tahap akhir. Pasar tersebut pun sesuai janji Presiden Joko Widodo bakal diprioritaskan bagi pedagang asli Papua. (VOA)