29 Kepala Daerah Wajib Hilangkan Stigma Rawan Konflik di Papua
pada tanggal
01 Februari 2019
JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Hery Dosinaen mengimbau para kepala daerah di 29 kabupaten dan kota agar terus bekerja keras menghilangkan stigma rawan konflik, terkait dengan pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) di bumi cenderawasih.
Kendati menilai proses Pemilihan Presiden (Pilpres) tak bakal berdampak pada stabilitas keamanan dan ketertiban daerah, Hery menilai para kepala para kepala daerah di kabupaten dan kota wajib mengantisipasi Pemilu Legislatif.
“Sebab ada pengalaman pelaksanaan Pemilu Legislatif yang berujung konflik pada beberapa wilayah di pedalaman. Seperti beberapa waktu lalu di Tolikara, dimana da calon legislatif yang dibunuh masyarakat setempat dan terjadi perang suku. Ini kejadian nyata yang perlu diantisipasi oleh kepala daerah,” ucap dia di Jayapura, kemarin.
Sekda katakan, Provinsi Papua kini telah didekklarasikan sebagai tanah damai bahkan tak jarang disebut sebagai “Israel” kedua di dunia. Hal demikian merujuk pada keindahan tanah Papua yang diberkati dengan kekayaan alam melimpah.
Dilain pihak, Papua merupakan tanah injil yang diberkati Ottow dan Geisler saat pertama kali menginjakkan kaki di Pulau Mansinam.
“Untuk itu, saya mintakan agar agenda Pilpres dan Pileg tahun ini jangan terjadi konflik yang berdampak pada stabiltas keamanan dan ketetiban daerah. Intinya kita upayakan hilangkan stigma rawan konflik,” tegasnya lagi.
Sebelumnya, Badan Intelejen Negara (BIN) memastikan pelaksanaan Pemilu Legislatif (Pileg) di wilayah kabupaten, merupakan pesta demokrasi paling rawan konflik di bumi cenderawasih.
Menurut Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Kabinda) Papua, Brigjen TNI Abdul Haris Napoleon, menyebut pelaksanaan Pileg di Kabupaten Tolikara, yang memakan korban jiwa salah seorang calon legislatif dari Partai Golkar, hingga memicu perang suku.
Untuk itu, ia meminta aparat keamanan baik TNI maupun Polri serta pimpinan daerah terkait agar mewaspadai pelaksanaan Pileg di wilayah kabupaten. Upaya ini, untuk mengantisipasi jatuhnya korban jiwa saat tahun ini. (DiskominfoPapua)
Kendati menilai proses Pemilihan Presiden (Pilpres) tak bakal berdampak pada stabilitas keamanan dan ketertiban daerah, Hery menilai para kepala para kepala daerah di kabupaten dan kota wajib mengantisipasi Pemilu Legislatif.
“Sebab ada pengalaman pelaksanaan Pemilu Legislatif yang berujung konflik pada beberapa wilayah di pedalaman. Seperti beberapa waktu lalu di Tolikara, dimana da calon legislatif yang dibunuh masyarakat setempat dan terjadi perang suku. Ini kejadian nyata yang perlu diantisipasi oleh kepala daerah,” ucap dia di Jayapura, kemarin.
Sekda katakan, Provinsi Papua kini telah didekklarasikan sebagai tanah damai bahkan tak jarang disebut sebagai “Israel” kedua di dunia. Hal demikian merujuk pada keindahan tanah Papua yang diberkati dengan kekayaan alam melimpah.
Dilain pihak, Papua merupakan tanah injil yang diberkati Ottow dan Geisler saat pertama kali menginjakkan kaki di Pulau Mansinam.
“Untuk itu, saya mintakan agar agenda Pilpres dan Pileg tahun ini jangan terjadi konflik yang berdampak pada stabiltas keamanan dan ketetiban daerah. Intinya kita upayakan hilangkan stigma rawan konflik,” tegasnya lagi.
Sebelumnya, Badan Intelejen Negara (BIN) memastikan pelaksanaan Pemilu Legislatif (Pileg) di wilayah kabupaten, merupakan pesta demokrasi paling rawan konflik di bumi cenderawasih.
Menurut Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Kabinda) Papua, Brigjen TNI Abdul Haris Napoleon, menyebut pelaksanaan Pileg di Kabupaten Tolikara, yang memakan korban jiwa salah seorang calon legislatif dari Partai Golkar, hingga memicu perang suku.
Untuk itu, ia meminta aparat keamanan baik TNI maupun Polri serta pimpinan daerah terkait agar mewaspadai pelaksanaan Pileg di wilayah kabupaten. Upaya ini, untuk mengantisipasi jatuhnya korban jiwa saat tahun ini. (DiskominfoPapua)