Andi Sulaiman Desak BPJS Selesaikan Klaim RS di Sulawesi Selatan
pada tanggal
09 Februari 2019
MAKASSAR, LELEMUKU.COM - Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman menegaskan, pemerintah wajib memprioritaskan anak terlantar dan fakir miskin. Pembangunan infrastruktur jalan, jembatan masih bisa ditunda, namun nyawa bisa melayang jika mereka yang sakit tidak ditangani dengan cepat. Hal ini disampaikan Andi Sudirman Sulaiman, saat membuka Rakor Bersama seluruh Kepala RS se-Sulsel, di Hotel Claro Makassar, Rabu (6/2).
"Kita harus pastikan orang miskin dipelihara oleh negara, dan ini ada jaminan undang-undang. Jelas sekali, dalam undang-undang, orang miskin, anak terlantar dijamin oleh negara, itu sudah diatas dari semua peraturan yang ada," tegasnya.
Ia menambahkan, Undang-Undang sudah mengatur semua hak anak terlantar dan fakir miskin. Namun yang perlu diperhatikan saat ini, bagaimana memberikan pelayanan kesehatan yang baik bagi mereka.
"Kalau aturan sudah dari dulu, fakir miskin, anak terlantar itu diatur oleh negara. Dipelihara itu termasuk masalah kesehatannya. Ini kewajiban pemerintah dan negara menjamin ini," terangnya.
"Yang saya pikirkan sampai saat ini, meskipun sudah mulai melihat listrik, melihat aspal, melihat bandara, pelabuhan, jembatan mewah dan megah, kalau fakir miskin terlupakan, itu tidak ada keberhasilan," lanjutnya.
Untuk menekan angka kemiskinan, Andi Sudirman menyebut salah satu kuncinya adalah pendidikan. "Perusahaan itu selalu mencari orang yang berpotensi," pungkasnya. (DiskominfoSPSulsel)
"Kita harus pastikan orang miskin dipelihara oleh negara, dan ini ada jaminan undang-undang. Jelas sekali, dalam undang-undang, orang miskin, anak terlantar dijamin oleh negara, itu sudah diatas dari semua peraturan yang ada," tegasnya.
Ia menambahkan, Undang-Undang sudah mengatur semua hak anak terlantar dan fakir miskin. Namun yang perlu diperhatikan saat ini, bagaimana memberikan pelayanan kesehatan yang baik bagi mereka.
"Kalau aturan sudah dari dulu, fakir miskin, anak terlantar itu diatur oleh negara. Dipelihara itu termasuk masalah kesehatannya. Ini kewajiban pemerintah dan negara menjamin ini," terangnya.
"Yang saya pikirkan sampai saat ini, meskipun sudah mulai melihat listrik, melihat aspal, melihat bandara, pelabuhan, jembatan mewah dan megah, kalau fakir miskin terlupakan, itu tidak ada keberhasilan," lanjutnya.
Untuk menekan angka kemiskinan, Andi Sudirman menyebut salah satu kuncinya adalah pendidikan. "Perusahaan itu selalu mencari orang yang berpotensi," pungkasnya. (DiskominfoSPSulsel)