Ignasius Jonan Akan Bangun 3 Pusat Riset Kegeologian di Indonesia
pada tanggal
17 Februari 2019
JAKARTA, LELEMUKU.COM - Sebagai negara yang berada di zona wilayah rawan gempa, langkah mitigasi bencana untuk meminimalisir jatuhnya korban jiwa dan harta benda merupakan langkah strategis yang perlu dilakukan.
Untuk memudahkan langkah mitigasi, selain memberikan sosialisasi kepada Pemerintah Daerah, Badan Geologi, Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berencana membangun tiga pusat riset kegeologian di tiga zona wilayah Indonesia, Indonesia Bagian Barat, Tengah dan Timur.
Pembangunan pusat riset ini menurut Menteri ESDM Ignasius Jonan sangat penting dilakukan agar langkah-langkah mitigasi dapat berjalan lebih baik.
"Pembangunan tiga unit komando untuk mitigasi bencana saya kira perlu dilakukan, satu di wilayah Barat (Sumatera Barat atau Utara), Tengah (Sulawesi Utara), dan wilayah Timur Indonesia (Maluku atau di Nusa Tenggara). Kita akan masukkan tim ini dalam anggaran kita nanti. Ini sangat penting dilakukan karena kebencanaan geologi, baik gempa ataupun gunung berapi timingnya (waktunya) tidak dapat diketahui, kita hanya membaca "gerak-gerik" saja, jadi tidak ada alat yang dapat mengetahui waktu terjadinya bencana secara pasti," ujar Jonan dalam Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR RI, di Jakarta, Senin (11/2).
Dijelaskan Jonan, yang dimaksud tiga unit komando itu merupakan pusat riset semua kegiatan kegeologian seperti di Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) Yogyakarta.
"Ini yang sangat kami perlukan agar layanan mitigasi terhadap potensi bencana geologi bisa lebih baik," tambahnya.
Sebagai Negara yang berada di zona rawan bencana, langkah mitigasi sangat penting untuk dilakukan, selain memberikan sosialiasi kepada Pemerintah Daerah, masyarakat dan institusi terkait, Jonan menjelaskan bahwa ada tiga langkah lainnya agar mitigasi bencana dapat berjalan maksimal.
Pertama, tersedianya informasi peta kawasan rawan bencana untuk setiap jenis bencana. Kedua, mengetahui dan dihindari serta mengetahui cara penyelamatan diri saat terjadinya bencana dan yang terakhir adalah pengaturan serta penetapan penataan kawasan rawan bencana untuk mengurangi ancaman bencana.
"Kami selalu memberikan rekomendasi dan juga memberikan sosialisasi setiap bulan kepada para Gubernur, saya sendiri yang mengirimkan surat kepada para Gubernur peringatan potensi gerakan tanah dan kegempaan di wilayah mereka. Memang setiap daerah itu perlu memperhatikan peringatan-peringatan yang harus dilakukan," tambah Jonan.
Badan Geologi juga mengeluarkan rekomendasi yang dapat dijadikan rujukan untuk membuat tata ruang, sehingga tidak ada lagi wilayah yang masuk zona merah dijadikan pemukiman masyarakat.
"Kejadian likuifaksi di Petobo dan Balaroa di Palu itu sudah sejak lama kita tetapkan sebagai wilayah "red zone" yang tidak boleh ada hunian, nah akhirnya ada perubahan tata ruang yang digunakan sebagai lokasi hunian, sehingga saat terjadi bencana geologi disana, tanahnya bergerak dan menghabiskan bangunan-bangunan yang ada diatasnya," tutup Jonan. (KemenESDM)
Untuk memudahkan langkah mitigasi, selain memberikan sosialisasi kepada Pemerintah Daerah, Badan Geologi, Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berencana membangun tiga pusat riset kegeologian di tiga zona wilayah Indonesia, Indonesia Bagian Barat, Tengah dan Timur.
Pembangunan pusat riset ini menurut Menteri ESDM Ignasius Jonan sangat penting dilakukan agar langkah-langkah mitigasi dapat berjalan lebih baik.
"Pembangunan tiga unit komando untuk mitigasi bencana saya kira perlu dilakukan, satu di wilayah Barat (Sumatera Barat atau Utara), Tengah (Sulawesi Utara), dan wilayah Timur Indonesia (Maluku atau di Nusa Tenggara). Kita akan masukkan tim ini dalam anggaran kita nanti. Ini sangat penting dilakukan karena kebencanaan geologi, baik gempa ataupun gunung berapi timingnya (waktunya) tidak dapat diketahui, kita hanya membaca "gerak-gerik" saja, jadi tidak ada alat yang dapat mengetahui waktu terjadinya bencana secara pasti," ujar Jonan dalam Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR RI, di Jakarta, Senin (11/2).
Dijelaskan Jonan, yang dimaksud tiga unit komando itu merupakan pusat riset semua kegiatan kegeologian seperti di Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) Yogyakarta.
"Ini yang sangat kami perlukan agar layanan mitigasi terhadap potensi bencana geologi bisa lebih baik," tambahnya.
Sebagai Negara yang berada di zona rawan bencana, langkah mitigasi sangat penting untuk dilakukan, selain memberikan sosialiasi kepada Pemerintah Daerah, masyarakat dan institusi terkait, Jonan menjelaskan bahwa ada tiga langkah lainnya agar mitigasi bencana dapat berjalan maksimal.
Pertama, tersedianya informasi peta kawasan rawan bencana untuk setiap jenis bencana. Kedua, mengetahui dan dihindari serta mengetahui cara penyelamatan diri saat terjadinya bencana dan yang terakhir adalah pengaturan serta penetapan penataan kawasan rawan bencana untuk mengurangi ancaman bencana.
"Kami selalu memberikan rekomendasi dan juga memberikan sosialisasi setiap bulan kepada para Gubernur, saya sendiri yang mengirimkan surat kepada para Gubernur peringatan potensi gerakan tanah dan kegempaan di wilayah mereka. Memang setiap daerah itu perlu memperhatikan peringatan-peringatan yang harus dilakukan," tambah Jonan.
Badan Geologi juga mengeluarkan rekomendasi yang dapat dijadikan rujukan untuk membuat tata ruang, sehingga tidak ada lagi wilayah yang masuk zona merah dijadikan pemukiman masyarakat.
"Kejadian likuifaksi di Petobo dan Balaroa di Palu itu sudah sejak lama kita tetapkan sebagai wilayah "red zone" yang tidak boleh ada hunian, nah akhirnya ada perubahan tata ruang yang digunakan sebagai lokasi hunian, sehingga saat terjadi bencana geologi disana, tanahnya bergerak dan menghabiskan bangunan-bangunan yang ada diatasnya," tutup Jonan. (KemenESDM)