Inilah Alasan KPK Apresiasi Pemprov Papua

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memuji kengototan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua dalam upaya mempertahankan sumber daya alamnya.

Teranyar, Pemprov Papua pun menolak pengajuan permohonan penambahan lahan seluas 1000 hektar untuk eksplorasi tambang, oleh PT Freeport Indonesia (PTFI).

“Pimpinan KPK Laode Muhammad Syarif menyampaikan apresiasi kepada Pemprov Papua pada Kick Off rencana aksi Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GNPSDA) di Jakarta. Ini artinya, apa yang sudah dilakukan Pemprov Papua dalam rangka menjaga SDA-nya sangat positif,” terang Sekda Hery Dosinaen kepada segenap ASN yang hadir pada apel Senin pagi, di Main Hall Kantor Gubernur Dok II Jayapura.

Sekda katakan, kegigihan Papua mempertahankan SDA-nya, dikarenakan sejak orde lama maupun orde baru, bumi cenderawasih seolah-olah terabaikan dalam upaya menegakan hak-hak dan martabat seluruh potensi alamnya.

Tak sampai disitu, para pemimpin terdahulu seolah-olah belum berani menegakan alam Papua yang tergerus oleh pihak tertentu.

“Itu sebabnya, KPK memberikan dukungan penuh terhadap Pemprov Papua dalam pengelolaan potensi sumber daya alam kali ini. Sebab progres rencana aksi yang sangat populis dan diterapkan oleh Papu akali ini sangat maksimal dalam menjaga potensi sumber daya alam yang ada.”

“Namun saya tidak bermaksud mempermasalahkan kebijakan-kebijakan sebelumnya, tetapi saya ingin mengatakan bahwa di era kepemimpinan Lukas Enembe saat ini, kita berani maju menjaga potensi kekayaan alam kita,” terangnya.

Sebelumnya, Pemprov Papua menyatakan penolakan terhadap pengajuan permohonan penambahan lahan seluas 1000 hektar untuk eksplorasi tambang Freeport.

Tak sampai disitu, Pemerintah Provinsi Papua mengkhawatirkan eksplorasi bawah tanah PT. Freeport Indonesia (PTFI), yang diperkirakan telah mencapai ratusan kilometer hingga berpotensi memberikan dampak jangka yang negatif bagi tanah ini.

“Ini yang dikhawatirkan dampaknya ke depan. Jangan sampai kalau tidak diantisipasi kawasan tersebut bisa saja tenggelam. Apalagi negara ini tidak memiliki sumber daya untuk mengukur luasan eksplorasi Freeport,” terang Sekda. (DiskominfoPapua)