Jelang Pengamanan Pemilu 2019, Yotje Mende Gelar Pertemuan di Polda Kalbar

PONTIANAK, LELEMUKU.COM - Terkait dengan Pengamanan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 yang terdiri dari Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden di Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar), Komisioner Kepolisian Nasional (Kompolnas) Republik Indonesia (RI) Irjen Pol. (Punr) Drs. Yotje Mende bersama rombongan menggelar pertemuan dengan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Kalbar Irjen Pol. Drs Didi Haryono beserta jajarannya di  Graha Polda Kalbar, Pontianak, Rabu (20/2) pukul 08.00 WIB.

Yotje Mende menjelaskan bahwa kedatangan dari tim Kompolnas dimaksudkan untuk melakukan pengawasan dan monitoring Ops Mantab Brata Periode 2018/2019. Hal ini sesuai dengan peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011.

"Kompolnas adalah Lembaga Kepolisian Nasional yang melaksanakan fungsi pengawasan fungsional terhadak kinerja Polri untuk menjamin profesionalisme dan kemandirian Polri melalui kegiatan pemantauan dan penilaian terhadap kinerja dan Integritas anggota maupun pejabat Polri. Sehingga tugas kami memang untuk Polri,” ujarnya melalui rilis yang diterima Lelemuku.com.

Terkait dengan pengawasan dan monitoring Ops Mantap Brata di Polda Kalbar, Mende juga mengungkapkan bahwa setelah ia melihat langsung di lapangan, baik saat melakukan pengecekan posko di Singkawang ataupun di Mempawah, dan pada hari ini ia juga mendengar langsung sambutan dari Kapolda dan paparan dari karo Ops Polda Kalbar ia yakin Kalbar akan aman.

“Keyakinan saya untuk kedepannya, Insya Allah Kalbar Aman terkendali,” ujar dia.

Selain itu, dia juga mengatakan bahwa cipta kondisi terkait dengan operasi-operasi dan kegiatan binmas dalam melakukan pembinaan serta dikedepankan penggalangan, deteksi dini, dan lain-lain juga sudah terlaksana dengan baik dengan memberikan masukan dan pengarahan serta langkah langkah apa yang harus dilakukan Polda Kalbar agar lebih baik kedepannya.

Sebelumnya Kapolda Haryono menjelaskan langkah-langkah yang dilakukan Polda Kalbar dalam rangka pengamanan Pileg dan Pilpres di Provinsi Kalbar dengan memaparkan kondisi geografis dan keamanan wilayah hukum Kalbar yang terkendali mesik heterogen.

"Sebagai daerah yang berpotensi terjadi konflik Horizontal bernuansa sara yang diperkuat dengan catatan sejarah Kalbar yang sarat akan konflik sosial. Hambatan muncul dari karakter masyarakat Kalbar yang heterogen, mudah terprovokasi serta cepat melupakan kesalahan," ujar Kapolda.

Untuk mengatasinya, Polda Kalbar mengantisipasi dengan mengutamakan tindakan preventif melibatkan intelijen untuk pemetaan kerawanan, Operasi Binmas di titik rawan konflik guna meredam gejolak di tengah masyarakat, serta manajemen media dari Bidang Kehumasan untuk kampanye, imbauan dan sosialisasi.

"Hambatan lain adalah kondisi geografis Kalbar, beberapa daerah sulit untuk mendistribusikan logistik Pemilu 2019," tambah Kapolda.

Untuk mengatasi berbagai ancaman, tantangan, hambatan, dan kendala di atas, Polda Kalimantan Barat mencoba mengambil beberapa langkah antisipasi dengan mengutamakan tindakan preventif proaktif meliputi kegiatan kegiatan, contohnya seperti dibidang intelijen untuk membuat pemetaan kerawanan dan penggalangan. Bidang Binmas untuk melakukan operasi Binmas di titik rawan konflik dalam rangka meredam Gejolak dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap Polri berupa kegiatan Baksos, kesenian, olahraga, serta kesehatan. Bidang Kehumasan seperti manajemen media, propaganda, kampanye, himbauan, dan sosialisasi.

Selain itu Haryono juga mengungkapkan beberapa program yang telah dijalankan di tahun 2019 ini. Program-program ini juga berjalan dengan kebijakan pemerintah Kalimantan Barat yang ingin mewujudkan percepatan Desa Mandiri yang di mana tentu nantinya, Bhabinkamtibmas dan Polsek menjadi basis solusi dan pengawas dalam pemanfaatan Dana Desa guna mewujudkan Desa Mandiri tersebut.

Ia juga berharap dengan adanya upaya dan strategi yang telah dilakukan oleh Polda Kalbar, Pemilu dapat terlaksana dengan sukses dan bermartabat sehingga nilai-nilai demokrasi tersebut dapat mendukung pembangunan nasional khususnya di Kalimantan Barat. (Laura Sobuber)