Jelang Pilpres, Rosiady Sayuti Minta ASN NTB Netral dalam Berpolitik
pada tanggal
21 Februari 2019
MATARAM, LELEMUKU.COM - Aparatur Sipil Negara (ASN) diminta netral dalam berpolitik. Mengingat Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden akan kembali digelar pada tanggal 17 April 2019.
Hal ini diungkapkan dalam Upacara Paripurna Nusa Tenggara Barat (NTB) Gemilang, Senin (18/2). Inspektur upacara Ir. H. Rosiady H. Sayuti, M.Sc, P.hD mengatakan bahwa ASN hendaknya netral dalam berpolitik.
"Saya selaku ketua Korpri mengingatkan kepada kita semua bahwa Korpri dan ASN dalam berpolitik masuk dalam kategori netral" jelasnya.
Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana dan pengawas penyelenggaraan tugas ukum pemerintah dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dan intervensi politik, serta bersih dari praktik kosupsi, kolusi dan nepotisme.
"Fungsi ASN adalah sebagai pemersatu bangsa, tidak boleh ada provokator, tidak boleh ada yang ikut memperpecah belah bangsa dan tidak menyebarkan informasi hoax" jelas Sekda.
Selain itu dalam Upacara Paripurna NTB Gemilang diumumkan Top 10 Inovasi Pelayanan Publik yang disambut baik dan diapresiasi oleh Gubernur Provinsi NTB.
Salah satu inovator Sujarwo, S.Pt., M.AP dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Peternakan dan Kesehatan Kabupaten Sumbawa mengaku bangga dengan capaian yang telah diraih.
“Kami para innovator Alhamdulillah merasa bangga karena telah di apresiasi oleh pemerintah Provinsi NTB, kedepan kami akan terus membuat berbagai inovasi yang terbaik untuk masyarakat” tutupnya. (DiskominfotikNTB)
Hal ini diungkapkan dalam Upacara Paripurna Nusa Tenggara Barat (NTB) Gemilang, Senin (18/2). Inspektur upacara Ir. H. Rosiady H. Sayuti, M.Sc, P.hD mengatakan bahwa ASN hendaknya netral dalam berpolitik.
"Saya selaku ketua Korpri mengingatkan kepada kita semua bahwa Korpri dan ASN dalam berpolitik masuk dalam kategori netral" jelasnya.
Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana dan pengawas penyelenggaraan tugas ukum pemerintah dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dan intervensi politik, serta bersih dari praktik kosupsi, kolusi dan nepotisme.
"Fungsi ASN adalah sebagai pemersatu bangsa, tidak boleh ada provokator, tidak boleh ada yang ikut memperpecah belah bangsa dan tidak menyebarkan informasi hoax" jelas Sekda.
Selain itu dalam Upacara Paripurna NTB Gemilang diumumkan Top 10 Inovasi Pelayanan Publik yang disambut baik dan diapresiasi oleh Gubernur Provinsi NTB.
Salah satu inovator Sujarwo, S.Pt., M.AP dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Peternakan dan Kesehatan Kabupaten Sumbawa mengaku bangga dengan capaian yang telah diraih.
“Kami para innovator Alhamdulillah merasa bangga karena telah di apresiasi oleh pemerintah Provinsi NTB, kedepan kami akan terus membuat berbagai inovasi yang terbaik untuk masyarakat” tutupnya. (DiskominfotikNTB)