Jokowi Tetap Lanjutkan Program Bagi Sertifikat Tanah Rakyat

PASAR MINGGU, LELEMUKU.COM - Menanggapi banyaknya sengketa atas kepemilikan tanah, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, pemerintah akan terus melakukan program pembagian sertifikat tanah untuk rakyat, karena sertifikat adalah tanda bukti hak hukum atas tanah yang dimiliki.

“Kalau ada orang menyampaikan bagi-bagi sertifikat enggak ada gunanya ya silakan. Enggak apa-apa ada yang ngomong seperti itu. Tetapi tetap program ini akan terus kita lanjutkan,” kata Presiden Jokowi saat menyerahkan sertifikat tanah untuk rakyat, di Gelanggang Remaja, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jumat (22/2) pagi.

Presiden menjelaskan, setiap dirinya pergi ke desa, ke kampung suara yang masuk ke dirinya adalah sengketa lahan, sengketa tanah, konflik tanah, di mana-mana.

Ia menambahkan bahwa tidak di Sumatra, di Jawa, Kalimantan, Bali, Maluku, Papua, NTT, NTB semuanya ada yang namanya sengketa lahan, sengketa tanah.

Menurut Presiden, dari 126 juta bidang tanah yang harus bersertifikat di seluruh tanah air, baru 46 juta yang sudah bersertifikat di tahun 2015, masih ada 80 juta yang belum bersertifikat.

Karena itu, tambah Presiden, sengketa banyak sekali karena problem itu, tidak pegang yang namanya hak bukti hukum atas tanah yang kita miliki.

Oleh sebab itu, Presiden Jokowi telah meminta kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) agar pada 2017 bisa menerbitkan 5 juta sertifikat, tahun 2018 sebanyak 7 juta.

“Alhamdulillah semua target bisa terlampaui semuanya,” ujar Presiden Jokowi.

Presiden berterima kasih kepada Kepala Kantor BPN DKI dan Jakarta Selatan, dimana Jakarta Selatan tahun ini hanya kurang 36.000 akan diselesaikan semuanya. Ia mengingatkan, janji Menteri ATR/Kepala BPN.

Artinya, nanti juga Kepala Kantor BPN ini harus kerja keras, 36.000 harus rampung sehingga seluruh Jakarta Selatan ini sertifikatnya ada, pegang semuanya masyarakat.

Hati-Hati

Diakui Presiden Jokowi jika dengan sertifikat yang dipegangnya, kini masyarakat bisa menjadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman di bank. Namun Presiden mengingatkan, agar berhati-hati dalam meminjam uang di bank.

“Tolong dikalkulasi dulu, dihitung dulu. Bisa ngangsur enggak nanti ke bank, bisa nyicil enggak nanti ke bank. Dihitung dulu tolong,” pesan Presiden Jokowi.

Selain itu, Presiden mengingatkan, agar uang pinjaman bank yang diperolehnya tidak serta merta digunakan untuk membeli mobil misalnya.

Tetapi hendaknya, lanjut Presiden, digunakan untuk modal investasi dulu. Setelah untung dari investasi, sambung Presiden, baru bisa digunakan untuk mencicil beli mobil.

Tampak hadir dalam kesempatan itu antara lain Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. (Setkab)