Kemen PPPA Nilai Masih Ada Pilar Yang Belum Maksimal di Papua
pada tanggal
28 Februari 2019
JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) memastikan tetap memanfaatkan peran tiga pilar, yaitu pemerintah, adat dan agama untuk menekan tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di bumi cenderawasih.
Namun, masih tingginya angka kasus kekerasan bagi perempuan dan anak di provinsi ini, diyakini akibat masih ada pilar yang belum maksimal menjalankan tugas pokok maupun fungsinya.
“Makanya pada kesempatan ini saya mengajak salah satu dari tiga pilar, yakni tokoh agama yang ada di Provinsi Papua untuk berperan aktif dalam mengatasi masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak karena di provinsi ini”.
“Sebab angkanya di Papua masih cukup tertinggi se Indonesia. Tapi kita harap tak hanya pihak agama, saya pun igin agar bisa menggandeng dewan adat, dan minta semua yang ada ini bisa membantu kita, karena kita sedang mengejar target-target menurunkan angka kekerasan,” ujarnya di Jayapura, Rabu.
Saat ini, lanjut ia, Kementerian PPPA setiap tahunnya memberikan penghargaan bagi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, terkait upaya memperhatikan kesetaraan gender serta pemenuhan hak tumbuh kembang anak.
Penghargaan itu, belum pernah diberikan bagi pemerintah yang ada di Papua karena belum mampu memenuhi target pencapaian yang diharapkan.
“Makanya, ini yang kami dorong kedepan supata kekerasan terhadap perempuan dan anak di Papua bisa turun. Makanya, kita harap juga pihak gereja bisa ikut memperhatikan isu ini,” terang ia.
Ketua Persatuan Gereja-Geraja di Papua (PGGP), Pendeta MPA. Maury pada kesempatan itu menyambut baik inisiatif kementerian yang menggandeng tokoh agama menekan angka kekerasan bagi perempuan dan anak.
Kendati demikian, butuh lima indikator untuk bisa menghilangkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Yakni, iman, ilmu, integritas, implementasi dan inisiatif.
Untuk itu, dirinya siap mendorong lima indikator itu untuk dapat diterapkan di Papua serta mendorong tokoh agama untuk aktif mensosialisasikan program kesetaraan gender dan pemenuhan hak tumbuh kembang anak di provinsi ini. (DiskominfoPapua)
Namun, masih tingginya angka kasus kekerasan bagi perempuan dan anak di provinsi ini, diyakini akibat masih ada pilar yang belum maksimal menjalankan tugas pokok maupun fungsinya.
“Makanya pada kesempatan ini saya mengajak salah satu dari tiga pilar, yakni tokoh agama yang ada di Provinsi Papua untuk berperan aktif dalam mengatasi masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak karena di provinsi ini”.
“Sebab angkanya di Papua masih cukup tertinggi se Indonesia. Tapi kita harap tak hanya pihak agama, saya pun igin agar bisa menggandeng dewan adat, dan minta semua yang ada ini bisa membantu kita, karena kita sedang mengejar target-target menurunkan angka kekerasan,” ujarnya di Jayapura, Rabu.
Saat ini, lanjut ia, Kementerian PPPA setiap tahunnya memberikan penghargaan bagi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, terkait upaya memperhatikan kesetaraan gender serta pemenuhan hak tumbuh kembang anak.
Penghargaan itu, belum pernah diberikan bagi pemerintah yang ada di Papua karena belum mampu memenuhi target pencapaian yang diharapkan.
“Makanya, ini yang kami dorong kedepan supata kekerasan terhadap perempuan dan anak di Papua bisa turun. Makanya, kita harap juga pihak gereja bisa ikut memperhatikan isu ini,” terang ia.
Ketua Persatuan Gereja-Geraja di Papua (PGGP), Pendeta MPA. Maury pada kesempatan itu menyambut baik inisiatif kementerian yang menggandeng tokoh agama menekan angka kekerasan bagi perempuan dan anak.
Kendati demikian, butuh lima indikator untuk bisa menghilangkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Yakni, iman, ilmu, integritas, implementasi dan inisiatif.
Untuk itu, dirinya siap mendorong lima indikator itu untuk dapat diterapkan di Papua serta mendorong tokoh agama untuk aktif mensosialisasikan program kesetaraan gender dan pemenuhan hak tumbuh kembang anak di provinsi ini. (DiskominfoPapua)