Manuel Kaisiepo Nilai Dialog Jadi Kunci Pembangunan Tanah Papua
pada tanggal
21 Februari 2019
JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Mantan Menteri Negara Percepatan Pembangunan Kawasan Timur, Manuel Kaisiepo menyebut dialog merupakan kunci sukses pembangunan di Tanah Papua, utamanya dengan masyarakat lokal di Provinsi Papua dan Papua Barat. Dia meminta agar pembangunan memperhatikan kearifan lokal. “Jadi mereka nanti benar-benar merasakan langsung manfaatnya,” kata tokoh asal Papua ini.
“Pengakuan masyarakat setempat merupakan legitimasi suksesnya pembangunan,” katanya dalam Seminar “Tantangan dan Harapan Pembangunan Infrastruktur, Energi dan Pangan, serta Lingkungan Hidup di Provinsi Papua dan Papua Barat”. Seminar diselenggarakan Kantor Staf Kepresidenan bekerjasama dengan Universitas Cendrawasih di Jayapura, Selasa (12/2).
Akademisi Univeritas Cendrawasih, Petrus Bachtiar pada kesempatan yang sama mengakui gencarnya pembangunan Papua di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo. “Sebuah capaian luar biasa,” katanya tentang kemajuan infrastruktur dan sosial di Papua dalam empat tahun terakhir.jay4
Petrus berharap pembangunan fisik di Papua dibarengi pembangunan sumber daya manusianya. Sehingga masyarakat bisa merasakan memanfaatnya. “Pembangunan harus meningkatkan aspek produktif. Jangan sampai masyarakat berubah pola, menjadi konsumtif,” kata ahli konstruksi ini.
Seminar yang dihadiri 150 peserta digelar untuk melihat kendala yang dihadapi dalam pembangunan infrastruktur, energi, pangan, dan lingkungan hidup. Akademisi, pemerintah daerah dan pusat, kepolisian, serta mahasiswa yang hadir memberi banyak masukan. Masukan itu menjadi panduan bagi pemerintah dalam perencanaan pembangunan di Papua dan Papua Barat.
Menurut Deputi V Kepala Staf Kepresidenan, Jaleswari Pramodhawardani, pembangunan Papua merupakan wujud realisasi program kerja Presiden Joko Widodo. Dalam salah satu butir Nawa Cita, Presiden menyebut akan membangun Indonesia dari pinggiran.
Selama ini pembangunan hanya berorientasi di Jawa. Padahal Indonesia, tidak hanya Jawa. “Pak Jokowi ingin pembangunan itu berorientasi Indonesia sentris,” katanya.
Pembangunan juga bukan hanya urusan fisik semata tapi juga soal keadilan sosial dan peradaban. Harapannya, pembangunan yang berkeadilan sosial mengurangi ketimpangan antar daerah.
Terhadap berbagai masukan tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas mengaku telah menyusun perencanaan dengan memasukkan aspek sosial dan budaya daerah setempat. Pembangunan tidak diserahkan ke pusat saja tapi juga daerah. “Semua pihak harus terlibat,” kata Theresia Ronny Andayani dari Tim Percepatan Pembanguanan Kesejahteraan Papua dan Papua Barat.
Seminar diakhiri dengan testimoni masyarakat Papua yang langsung merasakan manfaat bantuan pendidikan dan usaha. “Anak saya kuliah di Universitas Cendrawasih juga lewat dana pendidikan,” kata Abraham Kabey, asal Sentani.
Kabey menambahkan, para pejabat pemerintah daerah dan pusat perlu menjadikan kepemimpinan Presiden Jokowi sebagai teladan. “Jokowi patut jadi contoh, karena secara langsung turun ke lapangan bertemu dan berbicara dengan masyarakat sehingga beliau paham apa yang dirasakan oleh masyarakat,” katanya. (KSP)
“Pengakuan masyarakat setempat merupakan legitimasi suksesnya pembangunan,” katanya dalam Seminar “Tantangan dan Harapan Pembangunan Infrastruktur, Energi dan Pangan, serta Lingkungan Hidup di Provinsi Papua dan Papua Barat”. Seminar diselenggarakan Kantor Staf Kepresidenan bekerjasama dengan Universitas Cendrawasih di Jayapura, Selasa (12/2).
Akademisi Univeritas Cendrawasih, Petrus Bachtiar pada kesempatan yang sama mengakui gencarnya pembangunan Papua di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo. “Sebuah capaian luar biasa,” katanya tentang kemajuan infrastruktur dan sosial di Papua dalam empat tahun terakhir.jay4
Petrus berharap pembangunan fisik di Papua dibarengi pembangunan sumber daya manusianya. Sehingga masyarakat bisa merasakan memanfaatnya. “Pembangunan harus meningkatkan aspek produktif. Jangan sampai masyarakat berubah pola, menjadi konsumtif,” kata ahli konstruksi ini.
Seminar yang dihadiri 150 peserta digelar untuk melihat kendala yang dihadapi dalam pembangunan infrastruktur, energi, pangan, dan lingkungan hidup. Akademisi, pemerintah daerah dan pusat, kepolisian, serta mahasiswa yang hadir memberi banyak masukan. Masukan itu menjadi panduan bagi pemerintah dalam perencanaan pembangunan di Papua dan Papua Barat.
Menurut Deputi V Kepala Staf Kepresidenan, Jaleswari Pramodhawardani, pembangunan Papua merupakan wujud realisasi program kerja Presiden Joko Widodo. Dalam salah satu butir Nawa Cita, Presiden menyebut akan membangun Indonesia dari pinggiran.
Selama ini pembangunan hanya berorientasi di Jawa. Padahal Indonesia, tidak hanya Jawa. “Pak Jokowi ingin pembangunan itu berorientasi Indonesia sentris,” katanya.
Pembangunan juga bukan hanya urusan fisik semata tapi juga soal keadilan sosial dan peradaban. Harapannya, pembangunan yang berkeadilan sosial mengurangi ketimpangan antar daerah.
Terhadap berbagai masukan tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas mengaku telah menyusun perencanaan dengan memasukkan aspek sosial dan budaya daerah setempat. Pembangunan tidak diserahkan ke pusat saja tapi juga daerah. “Semua pihak harus terlibat,” kata Theresia Ronny Andayani dari Tim Percepatan Pembanguanan Kesejahteraan Papua dan Papua Barat.
Seminar diakhiri dengan testimoni masyarakat Papua yang langsung merasakan manfaat bantuan pendidikan dan usaha. “Anak saya kuliah di Universitas Cendrawasih juga lewat dana pendidikan,” kata Abraham Kabey, asal Sentani.
Kabey menambahkan, para pejabat pemerintah daerah dan pusat perlu menjadikan kepemimpinan Presiden Jokowi sebagai teladan. “Jokowi patut jadi contoh, karena secara langsung turun ke lapangan bertemu dan berbicara dengan masyarakat sehingga beliau paham apa yang dirasakan oleh masyarakat,” katanya. (KSP)