Roem Kono Nilai Pencegahan Illegal Fishing Berjalan Baik

MEDAN, LELEMUKU.COM - Visi Indonesia sebagai poros maritim dunia perlu didukung dengan adanya kebijakan dan strategi pembangunan sektor kelautan dan perikanan.

Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) sebagai suatu lembaga yang melakukan pengawasan dan pencegahan terhadap pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan secara ilegal dan merusak (illegal dan destructive) dinilai sudah berjalan dengan baik.

Demikian diungkapkan Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Roem Kono usai memimpin Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI saat pertemuan dengan jajaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Kepala PSDKP Belawan serta instansi terkait lainnya, di Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan, Medan, Sumatera Utara, Jumat, (14/2).

“Kami memberikan apresiasi kepada KKP karena fakta-fakta menunjukkan bahwa illegal fishing sudah menurun setiap tahunnya dan produksi tangkapan ikan semakin besar. Hal ini merupakan suatu kemajuan dari usaha KKP dimana selama ini sebagai mitra kerja Komisi IV dan kami siap memberikan dukungan sepenuhnya,” jelas politisi Fraksi Partai Golkar ini.

Namun di sisi lain Roem mengingatkan, agar produksi ikan yang semakin meningkat ini jangan hanya dirasakan oleh pengusaha-pengusaha besar saja tapi juga harus dirasakan manfaatnya oleh para nelayan yang menangkap ikan. “Karena ikan-ikan tangkapan mereka merupakan sebuah komoditas ekspor, sehingga mereka juga harus merasakan hasilnya agar nantinya pendapatan mereka itu juga meningkat,” jelas Roem.

Untuk itu, legislator daerah pemilihan Gorontalo ini berharap KKP bisa mengantisipasi terhadap seluruh pelayananan-pelayanan pada rakyat khususnya bantuan permodalan. Mengingat bantuan permodalan yang diberikan oleh KKP cukup membantu para nelayan. “Namun terkadang masalah pencairan yang cukup lama menjadi suatu hambatan. Oleh karena itu saya mengimbau agar hambatan tersebut dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya,” harap Roem.

Terakhir, terkait perkembangan teknologi yang berkembang pesat, Roem mengingatkan kepada pemerintah untuk turut serta menyediakan suatu sarana prasarana teknologi dalam tracking suatu kegiatan kejahatan di laut. Dengan adanya sistem monitoring dan pengawasan kelautan yang baik nantinya akan meningkatkan pendapatan negara.

“Teknologi kita tidak boleh ketinggalan terutama masalah monitoring penangkapan ikan, pembajakan laut. Kemudian masalah laut ini juga harus kita sesuaikan dengan teknologi yang berkembang. Sehingga tingkat keselamatan aset-aset kita di laut dapat dimonitor dengan baik, agar negara bisa memperoleh aset yang lebih besar lagi ke depannya,” imbuh Roem.

Pada kesempatan yang sama Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pelabuhan Perikanan Belawan Martin melaporkan, kegiatan Stasiun PSDKP Belawan pada tahun 2019 berjalan dengan baik sebagaimana adanya. Dirinya mengungkapkan sejauh ini pelaku usaha perikanan telah benar-benar mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh KKP.

“Semoga pembangunan perikanan di era baru ini mengarah pada legal fishing rules and regulations. Kami melihat khususnya di Belawan ini pengusaha-pengusaha ikan sudah mentaati peraturan secara baik,” tutur Martin.

Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI turut diikuti oleh sejumlah Anggota Komisi IV DPR RI, diantaranya Mindo Sianipar (F-PDI Perjuangan), Salim Fakhry, Bagus Adhi Mahendra Putra dari F-PG, Guntur Sasono (F-PD), Eko Hendro Purnomo (F-PAN) dan Hermanto (F-PKS). (DPRRI)