Susupi Benny Wenda ke KT HAM PBB, Pemerintah Indonesia Kecam Vanuatu

JAKARTA, LELEMUKU.COM - Pemerintah Indonesia menilai pemerintah Vanuatu telah mengelabui Komisioner Tinggi Badan Hak Asasi Manusia (KTHAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan memasukkan Ketua United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), Benny Wenda dalam pertemuan di Jenewa yang berlangsung pada Senin (25/1) lalu.

"Indonesia mengecam keras tindakan Vanuatu yang dengan sengaja telah mengelabui KTHAM dengan melakukan langkah manipulatif melalui penyusupan Benny Wenda ke dalam delegasi Vanuatu," ungkap Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dalam rilis medianya pada Rabu (30/1).

Dikatakan Ketua Komisioner KTHAM, Michelle Bachelet tidak mengetahui adanya penyusupan didalam delegasi Vanuatu. Sehingga menurut Retno, hal ini disengaja oleh negara pasifik tersebut.

"Menurut keterangan kantor KTHAM, tanpa sepengetahuan kantor KTHAM, Benny Wenda dimasukkan dalam delegasi Vanuatu yang melakukan kunjungan kehormatan ke kantor KTHAM pada hari Jum’at, 25 Januari 2019. Kunjungan kehormatan ini dilakukan dalam rangka pembahasan UPR (Universal Periodic Review) Vanuatu di Dewan HAM. Nama Benny Wenda tidak masuk dalam daftar resmi delegasi Vanuatu untuk UPR. Kantor KTHAM bahkan menyatakan pihaknya sangat terkejut mengingat pertemuan semata-mata dimaksudkan untuk membahas UPR Vanuatu," papar dia.

Vanuatu menurut Retno, secara terbuka melakukan tindakan yang tidak menghormati kedaulatan Republik Indonesia karena mendukung gerakan separatis.

"Tindakan Vanuatu tersebut merupakan tindakan yang sangat tidak terpuji dan sangat tidak sesuai dengan prinsip-prinsip fundamental Piagam PBB. Indonesia tidak akan pernah mundur untuk membela dan mempertahankan kedaulatan wilayah NKRI," tegas Retno..

Vanuatu Dukung Benny Wenda

Menanggapi hal itu Vanuatu angkat bicara dan menyebut bahwa pihaknya mendukung Benny Wenda menyerahkan petisi dengan 1,8 juta tanda tangan, yang berisi permintaan referendum kemerdekaan kepada KTHAM PBB

"Pemerintah Vanuatu selalu mempertahankan pendiriannya dan dukungan di balik penentuan nasib sendiri untuk gerakan Papua Barat," ugkap Menteri Luar Negeri Vanuatu, Ralph Regenvanu seperti dikutip dari DailyPost Vanuatu, Jumat (1/2).

Ia menolak kecaman Indonesia dan menyatakan ketua ULMWP, Benny Wenda secara resmi terakreditasi dalam delegasi Vanuatu ke pertemuan PBB di Jenewa pada 25 Januari 2019 lalu. Salah satu cara yang dilakukan Vanuatu adalah memungkinkan perwakilan dari gerakan ULMWP untuk masuk dan menjadi bagian dari delegasi Vanuatu ketika menghadiri pertemuan PBB, dan terutama di mana Vanuatu mengadakan pertemuan dengan Komisaris HAM PBB.

"Ini adalah kesempatan bagi ULMWP untuk mengangkat masalah Papua Barat dengan PBB, karena pada dasarnya itu adalah urusan yang belum selesai untuk PBB dan ada sangat sedikit jalan yang orang Papua Barat dapat gunakan untuk membawa perjuangan mereka ke perhatian atau terus membawa perjuangan mereka menjadi perhatian Komunitas Internasional sehingga Vanuatu akan terus membantu mereka dalam melakukan ini," kata Regenvanu. (Albert Batlayeri)