Terkait Revisi dan Evaluasi POD, Inpex Masih Lakukan Diskusi

JAKARTA, LELEMUKU.COM -  Inpex Corporation saat ini masih melakukan diskusi dengan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) guna menuntaskan revisi rencana pengembangan atau Plan of Development (POD) Blok Masela yang telah diajukan dan masih dievaluasi.

"Inpex masih terus berdiskusi dengan pemerintah agar proyek Lapangan Gas Abadi Blok Masela efisien dan keekonomiannya kompetitif," ujar Senior Specialist Media Relations Inpex Masela, Moch. N. Kurniawan kepada Lelemuku.com pada Minggu (24/2).

Dikatakan diskusi ini terus dilakukan hingga ada keputusan bersama antara Inpex, SKK Migas dan Kementerian ESDM terkait penetapan biaya pengembangan proyek Blok Masela.

Sebelumnya Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Djoko Siswanto menyatakan Menteri ESDM Ignasius Jonan belum juga memberi persetujuan revisi POD dan akan terus mundur dari jadwal yang dijanjikan pemerintah karena dalam evaluasi yang dilakukan SKK Migas ada kemungkinan biayanya turun.

"Sedang diproses di SKK Migas. Lagi dievaluasi cost-nya, bisa saja turun," kata Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM Djoko Siswanto kepada CNBC Indonesia di Jakarta, Selasa (19/2).

Sebelumnya, proyek Masela ini direncanakan mulai on stream pada kuartal II-2027 dengan estimasi produksi gas alam cair (liquefied natural gas/LNG) 9,5 juta ton per tahun dan gas 150 mmscfd. Biaya pengembangan proyek Lapangan Abadi diperkirakan sebesar US$ 16 miliar.

Kabar terakhir untuk proyek blok Masela ini, pemerintah sampai mendatangkan sejumlah pakar migas dari luar negeri. Para pakar tersebut didatangkan dari beberapa negara, salah satunya dari Amerika Serikat (AS). Konsultan tersebut yakni Energy World Coorporation (EWC).

Kepala SKK Migas, Dwi Soetjipto mengatakan, para pakar tersebut dipanggil untuk memberikan masukan dalam penyusunan POD Blok Masela. Khususnya yang berkaitan dengan persoalan teknis. Namun ia memastikan, skema yang dipakai pun masih tetap skema onshore, sebab skema itu yang paling sesuai.

"Jadi, nanti ada floating storage untuk pemisahan minyak dan gasnya. Sementara LNG-nya di onshore. Itu yang sedang didiskusikan karena berdampak pada cost-nya," pungkas Dwi.

Sebagai informasi, sejumlah target pengerjaan tahun ini untuk proyek yang dikerjakan Inpex Corporation ini telah dipasang, yakni memperoleh POD, melakukan konsultasi publik terkait analisis dampak lingkungan (Amdal), memasukkan kerangka acuan Amdal ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta memulai survey baseline.

Lapangan Abadi di Blok Masela merupakan ladang gas raksasa yang terletak di Laut Arafura. Production Sharing Contract (PSC) Blok Masela sudah ditandatangani oleh Inpex Corporation sejak 1998 atau 20 tahun silam.

Cadangan gas terbukti sebesar 10,7 triliun kaki kubik (TCF) di Masela sudah ditemukan melalui kegiatan eksplorasi pada 2000 atau hampir 2 dekade lalu.

Blok Masela awalnya ditargetkan mulai memproduksi gas sebesar 1.200 MMSCFD pada 2024. Nilai proyeknya diperkirakan mencapai USD 30 miliar alias Rp 405 triliun (kurs Rp 13.500).

Tapi dipastikan molor setidaknya 2 tahun karena POD Masela harus direvisi. Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kilang LNG Masela dibangun di darat (onshore) tepatnya di Pulau Yamdena, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku.

Kalau tak ada hambatan, paling cepat gas dari Blok Masela baru akan mengalir pada 2026. Aktivitas fisik (Engineering Procurement and Construction/EPC) baru dimulai kira-kira 2022. Butuh kurang lebih 4 tahun untuk konstruksi.

Gas bumi dari Blok Masela rencananya dimanfaatkan untuk industri pupuk dan petrokimia serta dilikuifasi menjadi LNG. Pembangunan kilang di darat diharapkan mampu memberikan multiplier effect bagi tumbuhnya industri, pengembangan kawasan, dan kesejahteraan masyarakat sekitar. (Albert Batlayeri/CNBC/Kumparan)