Wilayah Pegunungan Papua Rentan Terjadi Pelanggaran Pemilu

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Badan Pengawas Pemilu Provinsi Papua menyebut wilayah pegunugan bumi cenderawasih, merupakan daerah yang paling rentan terhadap dugaan pelanggaran pemilihan umum (pemilu).

Oleh karenanya, institusi pengawas pemilu itu dalam waktu dekat berencana melakukan sosialisasi tindak pidana pemilu dalam rangka Pileg dan Pilpres 2019 mendatang.

“Sebab intinya para caleg ini kan harus diberi pemahaman yang lebih. Apalagi belajar dari pengalaman lalu wilayah pegunugan ini paling rentan terjadi pelanggaran pemilu. Sebab sebagian besar masih menggunakan sistem noken,” terang Anggota Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Papua, Amandus Situmorang, di Jayapura, pekan lalu.

Sebelumnya, kegiatan sosialisasi tindak pidana pemilu dilakukan di salah satu hotel di Kota Jayapura, yang diikuti oleh para caleg partai politik dari enam kabupaten wilayah Tabi. Yakni Kabupaten dan Kota Jayapura, Kabupaten Sarmi, Keerom, Mamberamo Raya dan Pegunungan Bintang.

Masih menurut Amandus, kegiatan ini diselenggarakan sebagai amanat undang undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Dimana ada ketentuan tindak pidana pada setiap kegiatan pemilu.

“Sehingga kita merasa perlu melaksanakan kegiatan ini dengan mengundang parpol. Tetapi juga kita undang tokoh agama (toga), todat (tokoh adat), pemilih pemula dan media”.

“Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada caleg dan masyarakat bagaimana  penanganan tindak pidana pemilu di bawaslu khususnya Sentra Gakkumdu. Harapan kami tentunya masyarakat terutama caleg paham, ketika tahapan kampanye apa  yang dilarang, perbuatan pidana apa saja yang tidak boleh selama tahapan sisa ini,” kata ia.

Sebelumnya, Badan Intelejen Negara (BIN) memastikan pelaksanaan Pemilu Legislatif (Pileg) di wilayah kabupaten (pegunungan), merupakan pesta demokrasi paling rawan konflik di bumi cenderawasih.

Hal demikian sebagaimana pelaksanaan Pileg di Kabupaten Tolikara, yang memakan korban jiwa salah seorang calon legislatif dari Partai Golkar, hingga memicu perang suku.

Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Kabinda) Papua, Brigjen TNI Abdul Haris Napoleon, mengatakan hal itu di Jayapura, dalam satu kesempatan, beberapa waktu lalu.

Untuk itu, dia meminta aparat keamanan baik TNI maupun Polri serta pimpinan daerah terkait agar mewaspadai pelaksanaan Pileg di wilayah kabupaten. Upaya ini, untuk mengantisipasi jatuhnya korban jiwa saat Pileg 2019 mendatang di Papua. (DiskominfoPapua)