Elysa Auri Sebut Program Bangga Papua Diapresiasi Masyarakat 3 Kabupaten
pada tanggal
28 Maret 2019
JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Program Bangun Generasi dan Keluarga Sejahtera (Bangga) Papua yang telah diluncurkan di tiga Kabupaten yakni Asmat, Paniai dan Lanny Jaya sebagai pilot project sejak 2017 lalu, diklaim mendapat apresiasi dari masyarakat.Program ini pun dipastikan bakal diperluas ke lebih banyak daerah mengingat adanya permintaan dari sejumlah bupati yang ada di Papua.
Asisten Bidang Umum Sekda Papua Elysa Auri mengatakan program pengganti Gerbangmas Hasrat ini, dinilai berhasil. Bahkan pada 2019 ini sebenarnya akan diterapkan di lebih dari tiga kabupaten.
Hanya saja terkendala dari hal teknis sehingga belum dapat diwujudkan. Kendati demikian, penambahan kabupaten untuk program Bangga Papua, dipastikan bisa terlaksana pada tahun depan.
“Program Bangga Papua ini dari hasil evaluasi yang kita lakukan telah mampu meningkatkan perekonomian masyarakat di tiga daerah itu yakni, Kabupaten Asmat, Paniai dan Lanny Jaya. Bahkan, Pemkab Asmat meminta program Bangga Papua dilanjutkan”.
“Artinya program ini berhasil memberikan dampak positif bagi hidup orang Papua dibidang kesehatan, pendidikan dan pertumbuhan ekonomi,” terang Asisten Elysa Auri di Jayapura, kemarin.
Tak sampai disitu, Pemprov Aceh pun diklaim tertarik untuk mengadopsi program tersebut. Hal itu, terungkap dari kunjungan sejumlah pejabat Aceh ke Papua, baru-baru ini.
“Kemarin ada studi banding terkait pelaksanaan program Bangga Papua. Dimana Sekretaris Badan Pengelola Keuangan Provinsi Aceh, Muhammad Nasir mengatakan, kunjungan kerja tersebut dimaksudkan mempelajari berbagai komponen perencanaan dan pelaksanaan program Bangga Papua”.
“Sehingga saya kira ini satu hal positif yang menunjukan betapa berhasilnya program ini,” pungkasnya.
Diketahui, Pemerintah Provinsi Papua telah menetapkan Kabupaten Lanny Jaya, Paniai dan Asmat sebagai proyek percontohan program Bangga Papua. Dalam program ini, Pemerintah memberikan dana sebesar Rp.200 ribu bagi anak usia 0-4 tahun setiap bulan. (DiskominfoPapua)