Nurdin Abdullah Ungkap Sulsel Jadi Provinsi Penjunjung Tinggi Kerukunan Umat Beragama

MAKASSAR, LELEMUKU.COM - Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), HM Nurdin Abdullah menyebutkan, Sulsel adalah provinsi yang sangat menjunjung tinggi kerukunan umat beragama, sehingga berhasil tercipta suasana yang damai dan aman.

"Sulsel merupakan daerah yang multi etnis dan agama, namun tetap rukun dalam Bhineka Tunggal Ika," kata Nurdin Abdullah,  saat membuka Konferensi Nasional V (2019) Forum Kerukunan Umat Bersatu (FKUB) Indonesia, di Aula Arafah Asrama Haji Sudiang, Sabtu (2/3). Konferensi ini akan berlangsung dari tanggal 1-3 Maret dan dihadiri langsung Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin.

Salah satu upaya pemerintahan adalah mentransformasikan semangat kesatuan sebagai media saling melengkapi sesama, bukan untuk menghasilkan perbedaan tapi untuk melahirkan gagasan.

"Perbedaan dianggap sebuah konflik, dianggap sebagai sumber perpecahan. Namun Sulsel telah membuktikan dirinya sebagai salah satu daerah yang toleransi beragama," ujarnya.

Ia pun menyampaikan apa yang menjadi kiat sukses keberagaman di Sulsel. Sulsel memiliki salah satu filosofi yang bernama sipakatau. Bermakna saling memanusiakan dan saling memuliakan. Filosofi ini mengajarkan arti menghormati sesama dan saling membantu.

"Hal ini yang menjadikan kita, sadar akan fitra sebagai manusia. Filosofi selanjutnya bernama sipakainge, yang berarti saling mengingatkan, masyarakat saling menegur, dan saling mengingatkan," jelasnya.

Sifat ini membuat masyarakat merasa saling memiliki dan menjaga sikap serta menjaga sesama. Diantara banyak filosofi hidup Sulsel, kedua filosofi ini menciptakan dan menjadikan Sulsel bersatu.

Dalam sambutan selamat datangnya, Nurdin Abdullah menyampaikan, silaturrahmi dijalin dalam bingkai konferensi. "Atas nama Pemerintah dan masyarakat kami menyampaikan selamat datang," imbuhnya.

Nurdin Abdullah berharap konferensi ini melahirkan rekomendasi untuk menjaga keutuhan NKRI. "Saya juga punya mimpi besar, dan Sulsel menjadi miniatur rumah besar kerukunan umat beragama Indonesia," tutupnya.

Sementara, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, menyampaikan, harus disiapkan Perpres penganggaran untuk FKUB. "Selain APBN, juga harus ada alokasi khusus dari APBD-APBD kita, dengan Perpres bisa kita siapkan sehingga ada kesadaran kepala daerah dan wakil-wakil rakyat kita untuk mengalokasikan anggaran," ujarnya.

FKUB juga harus meyakinkan kepala daerah bahwa kerukunan umat beragama manfaatnya akan dirasakan oleh daerah tersebut.

"Saya ingin menitipkan mari kita senantiasa untuk tidak pernah lelah mengupayakan agar seluruh anak bangsa ini kembali mengajarkan amalan agama, esensi dari ajaran pokok agama itu sendiri," harapnya.

Distrupsi agama menjadi hal sangat berbahaya. Atas nama agama menyebarkan kebencian dan murka. "Ini sama sekali bukan jati diri agama, bukan watak agama, karena esensinya agama adalah mengayomi," sebutnya.

Oleh karena itu, Kementerian Agama dalam empat tahun terakhir dengan mengkampanyekan moderasi agama atau penghindaran keestreman.

Sedangkan, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Ida Pangelingsir Agung Putra Sukahet menyebutkan hadir 1.500 orang perwakilan FKUB dan peserta se-Indonesia.

Dalam kegiatan ini juga dilaksanakan deklarasi damai FKUB. Isinya, Pileg dan Pilpres merupakan momentum strategis dalam rangka menjaga kesatuan Republik Indonesia, serta terciptanya Pemilu damai, sehat, cerdas dan bermartabat. (DiskominfoSPSulsel)