Papua Pertimbangkan Adopsi Program Jatah Hidup Lansia Pemprov Aceh
pada tanggal
27 Maret 2019
JAYAPURA, LELEMUK.COM - Pemerintah Provinsi Papua mempertimbangkan untuk menerapkan program bantuan jatah hidup bagi lansia diatas 70 tahun, sebagaimana yang ditetapkan Pemerintah Nagroe Aceh Darussalam (NAD).
Dimana setiap lansia mendapat jatah hidup senilai Rp300 ribu per bulan. Namun program ini hanya menyasar warga yang bukan pensiunan TNI/Polri atau PNS serta pensiunan BUMN.
“Saya rasa kita juga bisa mengadopsi program usia Lansia diatas 70 tahun dari pemerintah Aceh. Yang pasti dengan adanya kunjungan Pemda Aceh ke Papua, kita bisa saling tukar menukar informasi antara. Sebab sama – sama kedua provinsi ini mendapatkan dana Otsus,” terang Asisten Bidang Umum Sekda Papua, Elysa Auri, saat menerima kunjungan Pemerintah Provinsi NAD, di Sasana Karya, Selasa (26/3).
Menurut Elysa, tujuan kedatangan Pemprov NAD ke Papua, sebenarnya dalam rangka studi banding terkait pelaksanaan program Bangun Generasi dan Keluarga Papua Sejahtera (Bangga) di bumi cenderawasih.
Dimana dalam program Bangga Papua tahun ini, Pemprov Papua baru menyasar pilot project di tiga kabupaten, yakni Asmat, Paniai dan Lany Jaya.
“Program Bangga Papua ini kan bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua seperti bidang kesehatan.”
“Kemudian, sesuai dengan kebijakan Gubernur juga kita sudah membiayai kebutuhan balita mulai 0 – 4 tahun dalam rangka peningkatan taraf hidup mereka. Program ini yang mau diadopsi oleh Pemerintah Aceh, sehingga dari kunjungan ini kita harapkan ada pertukaran informasi yang bakal sama-sama mengungtungkan kedua provinsi ini,” ucapnya.
Sekretaris Badan Pengelola Keuangan Provinsi Aceh, Muhammad Nasir mengatakan, kunjungan kerja tersebut dimaksudkan untuk mempelajari berbagai komponen perencanaan dan pelaksanaan program Bangga Papua.
“Khususnya dalam hal pendaftaran, pelaksanaan, pelaporan, monitoring dan evaluasi program, termausk strategi komunikasi dan pengelolaan sistem informasi manajemen program. Sebab salah satu prioritas utama Pemerintah Aceh adalah terkait pengentasan malnutrisi ibu dan anak. Sebab persoalan kemiskinan yang memang tak dapat dipisahkan dengan persoalan kesehatan, terutama terkait malnustrisi dan stunting yang membutuhkan penanganan menyeluruh,” pungkasnya. (DiskominfoPapua)
Dimana setiap lansia mendapat jatah hidup senilai Rp300 ribu per bulan. Namun program ini hanya menyasar warga yang bukan pensiunan TNI/Polri atau PNS serta pensiunan BUMN.
“Saya rasa kita juga bisa mengadopsi program usia Lansia diatas 70 tahun dari pemerintah Aceh. Yang pasti dengan adanya kunjungan Pemda Aceh ke Papua, kita bisa saling tukar menukar informasi antara. Sebab sama – sama kedua provinsi ini mendapatkan dana Otsus,” terang Asisten Bidang Umum Sekda Papua, Elysa Auri, saat menerima kunjungan Pemerintah Provinsi NAD, di Sasana Karya, Selasa (26/3).
Menurut Elysa, tujuan kedatangan Pemprov NAD ke Papua, sebenarnya dalam rangka studi banding terkait pelaksanaan program Bangun Generasi dan Keluarga Papua Sejahtera (Bangga) di bumi cenderawasih.
Dimana dalam program Bangga Papua tahun ini, Pemprov Papua baru menyasar pilot project di tiga kabupaten, yakni Asmat, Paniai dan Lany Jaya.
“Program Bangga Papua ini kan bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua seperti bidang kesehatan.”
“Kemudian, sesuai dengan kebijakan Gubernur juga kita sudah membiayai kebutuhan balita mulai 0 – 4 tahun dalam rangka peningkatan taraf hidup mereka. Program ini yang mau diadopsi oleh Pemerintah Aceh, sehingga dari kunjungan ini kita harapkan ada pertukaran informasi yang bakal sama-sama mengungtungkan kedua provinsi ini,” ucapnya.
Sekretaris Badan Pengelola Keuangan Provinsi Aceh, Muhammad Nasir mengatakan, kunjungan kerja tersebut dimaksudkan untuk mempelajari berbagai komponen perencanaan dan pelaksanaan program Bangga Papua.
“Khususnya dalam hal pendaftaran, pelaksanaan, pelaporan, monitoring dan evaluasi program, termausk strategi komunikasi dan pengelolaan sistem informasi manajemen program. Sebab salah satu prioritas utama Pemerintah Aceh adalah terkait pengentasan malnutrisi ibu dan anak. Sebab persoalan kemiskinan yang memang tak dapat dipisahkan dengan persoalan kesehatan, terutama terkait malnustrisi dan stunting yang membutuhkan penanganan menyeluruh,” pungkasnya. (DiskominfoPapua)