Penyerapan Tenaga Kerja Asli Karawang Jadi Percontohan Daerah Lain

KARAWANG, LELEMUKU.COM - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Djoko Udjianto mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, yang mempunyai ide program kerja sama dengan setiap perusahaan yang mendirikan usahanya di wilayah Karawang. Ide tersebut berupa minimum 60 persen seluruh perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Karawang,  harus menerima lulusan SMK di Karawang untuk bekerja di perusahaan tersebut. Menurutnya, program penyerapan tenaga kerja asli dari Karawang, bisa menjadi percontohan untuk daerah lain.

“Sekarang lulusan itu, di samping siap pakai, juga betul-betul bisa diterima di perusahaan yang ada di Karawang.  Ada satu statement yang bagus sekali, bahwa minimum 60 persen seluruh perusahaan-perusahaan yang bergerak di Kabupaten Karawang harus menerima lulusan SMK dari Karawang ini,” ujar Djoko usai memimpin pertemuan Tim Kunspek Komisi X DPR RI dengan Bupati Karawang beserta jajaran di Gedung Singaperbangsa, Karawang, Jawa Barat, Kamis (14/3/2019).

Politisi Partai Demokrat itu mengatakan bahwa ide program tersebut bisa menjadi role model untuk berbagai daerah lainnya. Kabupaten atau kota lain yang ada di Indonesia, dapat mencontoh program seperti yang ada di Karawang ini, untuk betul-betul bisa menampung tenaga kerja yang ada, dengan menyerap putra-putri asli di daerahnya.

“Ini merupakan satu gebrakan yang luar biasa dari Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana. Kerja sama antara perusahaan besar yang ada di Karawang dengan berbagai SMK yang ada di wilayah ini dapat langsung bekerja, bahkan sebelum lulus, siswa-siswi SMK tersebut bisa mengikuti program latihan kerja di masing-masing perusahaan itu,” tandas Djoko.

Selain itu, untuk mengatasi masalah ketersediaan fasilitas internet, Djoko menyebut bahwa Komisi X DPR RI sebelumnya juga sudah melakukan pembicaraan dengan pihak PT. Telkom. Komisi X DPR RI meminta PT. Telkom untuk terlibat dalam mempersiapkan daerah-daerah yang mengalami kendala blank spot pada layanan internet.

“Pembicaraan dengan pihak Telkom tersebut bertujuan agar kendala layanan internet dapat ter-cover. Jadi, pada saat pelaksanaan UNBK nantinya tidak ada lagi keraguan kendala mengenai masalah internet. Mudah-mudahan, setiap kendala yang masih ada betul-betul bisa teratasi tujuan ke depan, sehingga dalam rangka pelaksanaan UNBK pada bulan April mendatang dapat terlaksana dengan baik,” tutup legislator dapil Jawa Tengah itu. (DPRRI)