Rynhard Matatula Nilai SPBE akan Dorong Pelayanan Publik di Kepulauan Tanimbar

JAKARTA, LELEMUKU.COM – Asisten III Bidang Administrasi dan Umum Sekretariatan (Setda) Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku, Rynhard Matatula menilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) akan semakin mendorong pelayanan publik di Tanimbar.

Hal tersebut dikatakannya saat menghadiri kegiatan ‘Penyerahan Evaluasi SPBE Tahun 2018’ yang dilakukan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) terhadap 616 kementerian, lembaga, Polri, dan pemerintah daerah (Pemda) di Jakarta pada Kamis (28/030/2019).

 “Kegiatan ini sangat baik untuk mendorong seluruh pemerintahan di dalam negara Indonesia untuk memanfaatan kecanggihan teknologi bagi pelayanan pemerintahan,” ujar dia kepada Lelemuku.com.

Selain itu, Matatula juga menuturkan SPBE akan membantu Pemda Tanimbar dalam mempromosikan salah satu sektor yang menjadi keunggulan di daerah tersebut, yaitu pariwisata seperti yang juga sudah dilakukan di Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur dengan tujuan meningkatkan taraf hidup dan pendapatan masyarakat hingga menekan angka kemiskinan daerah.

“Bagi kepulauan Tanimbar kita dapat memaksimalkan dengan memperbaiki Infrastruktur SPBE terlebih dahulu agar dapat mengakses semua pelayanan dengan baik untuk mempergunakan teknologi elektronik. kalau kita sudah dapat dengan mudah mengakses maka pelyanan akan lebih maksimal dan tentunya kita akan lebih di kenal di luar daerah sampai dengan mancanegara. Pasti akan banyak yang akan datang ke Tanimbar,” tuturnya.

Kemudian, Melalui rilis Kemenpanrb mengatakan bahwa kegiatan ‘Penyerahan Evaluasi SPBE Tahun 2018’ itu dibuka langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia (RI), Dr. Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla. Pada kesempatan itu Wapres Kalla menegaskan pentingnya akselerasi penerapan SPBE terintegrasi di seluruh instansi pemerintah. Ia mengatakan Penerapan SPBE merupakan keharusan, bukan pilihan.

Dalam kegiatan itu sebanyak 82 instansi pemerintah (13,31%) berpredikat baik, sangat baik dan memuaskan. Sedangkan, 534 instansi  pemerintah (86,69%) berpredikat cukup dan kurang. Potret SPBE Nasional itu belum sesuai target yang diharapkan mencapai  kategori predikat baik, dengan indeks 2,6 atau lebih pada tahun 2020.

Orang nomor dua di Indonesia itu pun menyerahkan penghargaan kepada 16 instansi pemerintah yang telah menerapkan SPBE dengan baik. Keenambelas instansi itu terdiri dari Kementerian Keuangan, Kementerian Pariwisata, Kementerian PUPR, BAPETEN, LIPI, BPS, BPK, Mabes Polri, Polda Jabar, Pemprov Jateng, DIY, Jabar, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Batang, Kabupaten Pandeglang, dan Kota Tangerang Selatan. Terdapat dua instansi yang seharusnya mendapatkan penghargaan namun tidak hadir yang , yakni Kota Surabaya dan Kota Semarang.

Sementara itu, Menteri PANRB, Syafruddin mengatakan, hasil evaluasi yang merupakan potret SPBE Nasional tersebut bukan tentang siapa yang baik atau jelek, yang menang atau kalah, yang berprestasi atau tidak tetapi sesungguhnya merupakan landasan pacu atau pijakan awal untuk melangkah bersama, membangun SPBE secara nasional. (Laura Sobuber)