Senat AS Kemungkinan Tolak Deklarasi Darurat Nasional Donald Trump
pada tanggal
02 Maret 2019
WASHINGTON, LELEMUKU.COM - Deklarasi situasi darurat nasional Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk membangun tembok perbatasan kemungkinan akan mendapat tentangan kedua kalinya dari Kongres setelah Senat melangsungkan pemungutan suara atas sebuah resolusi untuk menolaknya. Reporter VOA Michael Bowman melaporkan, resolusi itu telah disetujui DPR dan kemungkinan akan diveto presiden jika Senat juga menyetujuinya.
Presiden Trump bersikukuh untuk membangun tembok perbatasan Amerika Serikat-Meksiko."Kita diinvasi oleh narkoba, orang, dan penjahat, dan kita harus menghentikannya.”
Namun tampaknya, keinginan presiden itu akan mendapat tentangan resmi bipartisan di Senat.
Senator Partai Demokrat Tom Udall mengatakan,"Tidak ada situasi keamanan nasional yang darurat di perbatasan selatan kita.”
Senator Partai Republik Susan Collins berpendapat serupa. "Kita harus membela kekuatan institusional Kongres sebagai pilar negara.”
Kongres hanya menyetujui sebagian dana yang diminta Trump untuk mendirikan penghalang fisik perbatasan. Dengan memaklumatkan keadaan darurat nasional, presiden bisa menghindari Kongres, dan mengalihkan dana miliaran dolar, umumnya dari anggaran militer, untuk pembangunan tembok itu.
Anggota DPR dari Partai RepublikKevin McCarthy menyetujui keingian Trump. "Banyak masalah luar biasa muncul di perbatasan, seperti penyelundupan narkoba, penyusupan penjahat yang berakibat pembunuhan di Amerika, dan penyelundupan manusia. Jadi, presiden memiliki wewenang untuk melakukannya. “
Namun bagi fraksi Demokrat dan sejumlah anggota fraksi Republik, deklarasi Trump itu bertentangan dengan Konstitusi AS dan bisa menciptakan preseden berbahaya.
Senator Partai DemokratChuck Schumermengatakan, "Itu sangat tidak demokratis dan mengarah ke otokrasi. Kita tidak menginginkan seorang presiden – seorang Amerika – bisa melakukan sesuatu dengan cara mengeluarkan dekrit dan menghindari Kongres.”
SenatorSusan Collinsdari Partai Republik menyatakan, "Deklarasi darurat nasional presiden tidak bijak, tepatnya karena itu merupakan upaya potong kompas terhadap proses saling kontrol dan saling mengimbangi dengan menolak otoritas Kongres. Resolusi ini menghalangi pelanggaran batas wewenang.”
Trumpbaru-baru mengolok-olok keprihatinan seperti itu. "Mereka orang-orang baik, teman-teman saya. Mereka sangat prihatin ini akan menciptakan preseden. Saya sangat memprihatinkan masuknya para pembunuh, pengedar narkoba dan kartel narkoba ke negara kita.”
Senat memiliki waktu hingga pertengahan bulan sebelum melakukan pemungutan suara mengenai resolusi penolakan itu. Trump yakin akan memvetonya jika Senat meloloskannya. Pada akhirnya terserah pada pengadilan federal untuk menentukan nasib deklarasi keadaan darurat nasional itu. Dua faktor yang kemungkinan dipertimbangkan pengadilan adalah: pertama, keingian Kongres untuk menolak menyetujui dana pembangunan tembok, dan kedua, keinginan Kongres untuk menghalangi langkah presiden tersebut. (VOA)
Presiden Trump bersikukuh untuk membangun tembok perbatasan Amerika Serikat-Meksiko."Kita diinvasi oleh narkoba, orang, dan penjahat, dan kita harus menghentikannya.”
Namun tampaknya, keinginan presiden itu akan mendapat tentangan resmi bipartisan di Senat.
Senator Partai Demokrat Tom Udall mengatakan,"Tidak ada situasi keamanan nasional yang darurat di perbatasan selatan kita.”
Senator Partai Republik Susan Collins berpendapat serupa. "Kita harus membela kekuatan institusional Kongres sebagai pilar negara.”
Kongres hanya menyetujui sebagian dana yang diminta Trump untuk mendirikan penghalang fisik perbatasan. Dengan memaklumatkan keadaan darurat nasional, presiden bisa menghindari Kongres, dan mengalihkan dana miliaran dolar, umumnya dari anggaran militer, untuk pembangunan tembok itu.
Anggota DPR dari Partai RepublikKevin McCarthy menyetujui keingian Trump. "Banyak masalah luar biasa muncul di perbatasan, seperti penyelundupan narkoba, penyusupan penjahat yang berakibat pembunuhan di Amerika, dan penyelundupan manusia. Jadi, presiden memiliki wewenang untuk melakukannya. “
Namun bagi fraksi Demokrat dan sejumlah anggota fraksi Republik, deklarasi Trump itu bertentangan dengan Konstitusi AS dan bisa menciptakan preseden berbahaya.
Senator Partai DemokratChuck Schumermengatakan, "Itu sangat tidak demokratis dan mengarah ke otokrasi. Kita tidak menginginkan seorang presiden – seorang Amerika – bisa melakukan sesuatu dengan cara mengeluarkan dekrit dan menghindari Kongres.”
SenatorSusan Collinsdari Partai Republik menyatakan, "Deklarasi darurat nasional presiden tidak bijak, tepatnya karena itu merupakan upaya potong kompas terhadap proses saling kontrol dan saling mengimbangi dengan menolak otoritas Kongres. Resolusi ini menghalangi pelanggaran batas wewenang.”
Trumpbaru-baru mengolok-olok keprihatinan seperti itu. "Mereka orang-orang baik, teman-teman saya. Mereka sangat prihatin ini akan menciptakan preseden. Saya sangat memprihatinkan masuknya para pembunuh, pengedar narkoba dan kartel narkoba ke negara kita.”
Senat memiliki waktu hingga pertengahan bulan sebelum melakukan pemungutan suara mengenai resolusi penolakan itu. Trump yakin akan memvetonya jika Senat meloloskannya. Pada akhirnya terserah pada pengadilan federal untuk menentukan nasib deklarasi keadaan darurat nasional itu. Dua faktor yang kemungkinan dipertimbangkan pengadilan adalah: pertama, keingian Kongres untuk menolak menyetujui dana pembangunan tembok, dan kedua, keinginan Kongres untuk menghalangi langkah presiden tersebut. (VOA)