90 Persen APBD Provinsi Papua Dialokasikan Biayai PON XX 2020

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Sekda Papua Hery Dosinaen memastikan 90 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2019, dialokasikan untuk membiayai pembangunan venue atau tempat pertandingan Cabang Olahraga Pekan Olahraga Nasional (PON) XX 2020 di Tanah Papua.

Hal itu dikemukakan Sekda Hery Dosinaen, di Jayapura, dalam diskusi olahraga bersama pihak terkait di Jayapura, kemarin.

“APBD kita 90  persen dialokasikan untuk mendukung pembangunan venue dan penyelenggaraan PON 2020 di Papua,” paparnya.

APBD Papua tahun 2019 sebesar sebesar Rp 13,939 triliun lebih dengan postur anggaran terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp 895,8 miliar lebih, dana perimbangan Rp 4,4 triliun lebih dan lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp 8,6 triliun.

Menurut Sekda, venue-venue yang dibangun tersebar di lima kluster dan 4  kabupaten peyangga. Selain APBD Provinsi Papua, lanjut Dosinaen, pembangunan venue juga didukung APBD dari masing-masing kabupaten kota penyelenggara PON XX. “Ada sharing antara APBD dari provinsi dan kabupaten untuk menopang pembangunan venue PON,”ungkapnya.

Sekda juga mengemukakan bahwa Gubernur Papua telah menginstruksikan seluruh jajarannya di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) memfokuskan kegiatannya mensupport penyelenggaraan PON demi tercapainya sukses penyelenggaraan, sukses administrasi, sukses prestasi dan sukses ekonomi.

“Contohnya kebutuhan daging, ikan bagi atlet dan official di PON, harus disiapkan dinas terkait. Kemudian tranportasi. Intinya seluruh kebutuhan untuk sukses penyelenggaraan PON harus didukung seluruh SKPD,” tegas Hery Dosinaen.

Meski fokus mendukung pelaksanaan PON, Sekda memastikan tugas-tugas pemerintahan dan layanan kepada masyarakat tetap berjalan sesuai dengan program Pemprov Papua terlebih khusus layanan di bidang  kesehatan, Pendidikan dan ekonomi kerakyatan.

Pada kesempatan tersebut, Sekda juga menegaskan bahwa proses perampingan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) takkan mengganggu supporting dari tiap instansi pemerintah untuk mensukseskan PON. Dari 52 SKPD yang ada saat ini akan dirampingkan menjadi 35 SKPD.

“Perampingan tetap dilakukan dan bagi pimpinan SKPD harus tetap bekerja untuk mendukung PON XX. Pemerintah tetap memberikan dukungan penuh penyelenggaraan PON,” tandas Sekda.

Ditempat yang sama Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Papua, DR. Ribka Haluk, S.Sos, MM dan Kepala Dinas Perkebunan. Ir. John D. Nahumury, M.Si yang menegaskan bahwa instansi mendukung penuh PON siap mensuport Panitia Besar (PB) PON XX.

“Kita harapkan juga agar Logo PON tidak dipolitisir karena kita sedang fokus untuk penyelenggaraan PON,” tambah Ribka. (DiskominfoPapua)