Luhut Pandjaitan Ungkap Blok Masela Masuk Tahapan Pembebasan 1,400 Hektar Lahan di Tanimbar

JAKARTA, LELEMUKU.COM - Setelah November 2018 lalu pengusulan POD dimasukkan ke pemerintah pusat, rencana pengembangan kilang gas cair atau (LNG) pada Blok Masela di Lapangan Abadi, Laut Arafura, Provinsi Maluku kini masuk dalam tahap pembebasan lahan atau izin pemanfaatan lahan seluas 1.400 hektare (ha) di Pulau Yamdena, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku.

Menurut Menteri Koordinator bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan, pengembangan kilang darat Blok Masela oleh perusahaan patungan antara Inpex Corporation dari Jepang dan Shell Upstream Overseas Ltd dari Belanda ini tetap berlanjut. Salah satunya dengan mengungkapkan rencana pihak Shell yang akan menemui dirinya untuk membahas kelanjutannya

"Masela enggak ada masalah. Tetap di onshore. Nanti Chairman Shell akan ke Indonesia tanggal 21 April," kata Panjaitan di kantornya, Jakarta seperti diberitakan Inews pada Senin (08/04/2019).

Dikatakan komunikasi pemerintah dengan kedua perusahaan migas itu terus dilakukan dengan beberapa permintaan akan dipenuhi. Seperti permintaan Shell kepada pemerintah untuk membebaskan lahan tersebut paling lambat empat tahun. Namun, dia berjanji akan memproses sesegera mungkin.

"Ada 1.000 hektare lahan yang bisa dibebaskan, mereka minta empat tahun. Saya bilang enggak usah empat tahun, (cukup) satu tahun," kata dia.

Lahan Dipercepat Penuntasannya

Deputi III Bidang Koordinasi Infrastruktur Kemenko Budang Kemaritiman, Ridwan Djamaluddin menyatakan telah melakukan pertemuan bersama SKK Migas dan Inpex, dan merencanakan agenda pertemuan dengan Shell. Disebutkan salah satu isu yang dibahas adalah terkait soal pembebasan lahan yang diyakini dapat selesai dalam kurun waktu satu atau dua tahun.
.
"Kami adakan pertemuan dengan SKK Migas dan Inpex minggu lalu. Intinya, keputusan untuk melakukan kegiatan di darat tetap dilakukan. Yang masih menjadi topik diskusi kedua pihak adalah pengadaan lahan, di mana 1.400 hektare lahan yang diperlukan saat ini sudah diproses di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Yang perlu dilakukan pemerintah adalah mempercepat prosesnya," jelasnya kepada Antara.

Selain lahan, dia menyebut Inpex juga meminta tambahan insentif karena menggunakan skema gross-split sebagai basis kontrak.

"Kedua, masih ada permintaan tambahan insentif dan split. Itu yang sedang didiskusikan," tuturnya tanpa menjelaskan lebih rinci terkait insentif yang diminta.

Ridwan menambahkan jika semua proses berjalan lancar, diharapkan proposal rencana pengembangan atau Plan of Development (POD) proyek tersebut akan dapat segera disepakati.

"Tapi sekali lagi, dari posisi yang saya tangkap, kita tetap berikan kesempatan sebesar-besarnya bagi kepentingan Indonesia," ujar Ridwan.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, dalam kesempatan yang sama, menyebutkan pengembangan Blok Masela tidak mengalami hambatan berarti.

Chairman Shell dijadwalkan menemui Luhut untuk membahas lebih lanjut soal pengembangan blok tersebut.

"'Overall' (secara keseluruhan), tidak ada masalah," katanya. (Albert Batlayeri)